Breaking News

Tugas dan Fungsi dari Lembaga-Lembaga HAM

PPKN Questions and Answer Keys Class 11 2013 Revised 2017 Curriculum Independent Tasks 1.4 Identifying the duties and functions of human rights institutions Page 24-25 Chapter 1 (Harmonization of Human Rights and Obligations in the Perspective of Pancasila) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tugas Mandiri 1.4 Mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga HAM Halaman 24-25 Bab 1 (Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

Tugas Mandiri 1.4

Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Tuliskan identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No. Nama Lembaga Tugas dan Fungsi
1. Komnas Perlindungan Anak Indonesia Tugas komnas perlindungan anak Indonesia :

  • Melaksanakan mandate/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak
  • Menjabarkan Agenda Perlindungan Anak dalam Program Tahunan
  • Membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-pemerintah
  • Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak
  • Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang kinerja Lembaga Perlindungan Anak

Fungsi komnas perlindungan anak Indonesia

  • Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak
  • Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak
  • Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebjijakan
  • Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
  • Menyebasluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
  • Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
  • Melakukan perlindungan khusus.
2. Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan

  • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
  • Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan

  • Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
  • Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
  • Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
  • Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan
  • Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
3. Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Tugas komite nasional perlindungan konsumen dan pelaku usaha :

  • Menyebarluaskan informasi kepada konsumen,
  • Memberi nasihat kepada konsumen bekerja sama dengan instansi dibidang konsumsi
  • Mengawasi barang dan jasa bersama dengan pemerintah
  • Melaksanakan hak gugat dan gugatan kelompok
  • Merekomendasikan dan menyarankan kebijakan baru berkaitan dengan perlindungan konsumen
  • Mengembangkan lembaga perlindungan konsumen
  • Penelitian terhadap barang atau jasa
  • Fungsi komite nasional perlindungan konsumen dan pelaku usaha :
  • Menurut UU No 8 Th 1999. Fungsi Komite Nasional Perlindungan Konsumen & Pelaku Usaha ialah melindungi empat ( 4 ) kepentingan stakholdeers dalam kegiatan ekonomi. Yaitu : Kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah/birokras, dan kepentingan nasional/kepentingan publik.
  • Menyarankan segala sesuatu untuk mengembangkan hak perlindungan konsumen.
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional Tugas komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional (KKRN) :

  • Membentuk KKR Propinsi menerbitkan buku putih (visi, misi, program kerja) dan segera mensosialisasikannya
  • Menerima laporan dan melakukan inventarisasi semua kejadian pelanggaran HAM
  • Menyusun skala prioritas penanganan kasus pelanggaran HAM berat
  • Menerima pengaduan dari korban yang merupakan seorang ahli waris di sana
  • Menyelidiki jenis pelanggaran HAM berat
  • Menerima pengaduan ataupun laporan dari pelaku, korban, atau pun dari keluarga korban yang merupakan ahli waris yang sah.
  • Melakukan penyelidikan dn klarifikasi atas pelanggaran HAM berat.
  • Memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti.
  • Menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan / atau rehabilitasi.
  • Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
  • Merekomendasikan kebijakan baru dalam memberi kompensasi
  • Membentuk Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Provinsi.
  • Menerbitkan buku putih yang berisi program kerja berikut visi dan misi yang disosialisasikan segera.
  • Menyusun prioritas dalam penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.
  • Merumuskan kompensasi dan juga rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.
  • Merumuskan usaha rekonsiliasi kondusif serta berkesinambungan.
  • Melakukan prediksi terhadap potensi konflik dalam masyarakat yang arahnya pada pelanggaran HAM berikut dengan usaha pencegahan.

Fungsi komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional (KKRN) :

  • Membantu pemerintah mengungkap hal terjadinya konflik dan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM
  • Membantu pemerintah membangun rekonsiliasi di masyarakat baik secara social, horizontal maupun struktural
  • Mengkonfirmasi tindakan yang terjadi yang termasuk pelanggaran HAM berat.
  • Mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
  • Membantu pemerintah dalam mengungkap konflik & kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
  • Membantu pemerintah dalam membangun rekonsiliasi secara sosial-horizontal dan juga structural vertical dalam masyarakat.
  • Melakukan rekonsiliasi dan mengungkapkan kebenaran.
  • Menemukan dan mengungkap pelangagaran HAM yang dilakukan pemerintah di masa lalu.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tugas Mandiri 1.4 Mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga HAM Halaman 24-25 Bab 1 (Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tugas Mandiri 1.4 Mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga HAM Halaman 24-25 Bab 1 (Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

About Muhammad

Check Also

[Kunci Jawaban] Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon.“Tambahkan 13 cangkir air untuk setiap 2 cangkir sirup rasa melon.” Di antara proporsi berikut yang dapat digunakan untuk menentukan w, banyak cangkir air yang harus Emilia tambahkan untuk 5 cangkir sirup rasa melon adalah

[Kunci Jawaban] Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon. “Tambahkan 13 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!