Tabel. 4.4. Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah pemerintahan yang berada di pusat. Artinya pemerintahan ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pemerintah daerah.

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

• Fungsi Pelayanan

Fungsi yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ada deskriminatif terhadap masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat serta memberi pelayanan dengan kualitas yang sama tanpa memandang status sosial.

• Fungsi Pengaturan

Fungsi yang digunakan untuk memberikan penekanan kepada rakyat dan juga kepada pemerintah itu sendiri. Selain itu, fungsi ini juga memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Jadi, fungsi pemerintah untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga Negara.

• Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi yang dijalankan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat.

• Kewenangan pemerintah pusat yang mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, perwakilan, moneter dan fiksial, agama, serta kewenangan lainnya.
• Pemerintah pusat yaitu induk dari pemerintah yang mengatur masalah-masalah tentang keberlangsungan negera itu sendiri.

Sedangkan pemerintah daerah yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya, tapi tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan, dimana pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

• Pemerintah pusat bersifat independen atau berdiri sendiri.

Sedangkan pemerintah daerah bersifat otonom atau memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur diri sendiri tapi tidak independen.

• Pemerintah pusat mengatur seluruh pemerintah daerah.
• Pemerintah pusat yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara.
• Politik Luar Negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk  duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
• Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya;
• Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya;
• Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya;
• Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya;
• Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.