Tabel 4.3. Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI.

Dari beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa secara umum definisi yang diberikan oleh para ahli atau pakar mengenai otonomi daerah memiliki kesamaan satu sama lain. Jika seluruh pengertian tersebut dirangkum, maka akan tampak unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.

Kedua : kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.

Ketiga : kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Pengertian otonomi daerah yang digunakan di Indonesia adalah pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui beberapa kali. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia telah diatur segala hal mengenai sistem otonomi daerah di Indonesia yang untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) agar lebih aplikatif sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing. Pengertian otonomi daerah tersebut bisa saja mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia.

• Pasal 18 Ayat 1-7 UUD 1945
• Pasal 18A Ayat 1 dan 2 UUD 1945
• Pasal 18B Ayat 1 dan UUD 1945
• Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU RI No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.
• UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
• Pasal 18 UUD pada ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
• Tap MPR no XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

• Peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya
• Peningkatan kepuasaan pemakai
• Keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan.
• Konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hirarki.
• Penghematan biaya karena tidak semua unit yang memerlukan komputasi membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi yang sama.
• Tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat menjadi lebih mudah.
• Sistem birokrasi dapat lebih ringkas, cepat, dan baik.
• Permasalahan yang ada di setiap daerah otonom dapat terselesaikan dengan cepat.
• Penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efisien dari segi kinerja dan waktu.
• Setiap daerah otonom dapat lebih mengoptimalkan potensi yang ada dalam daerahnya.
• Upaya pembangunan infrastruktur dan pemerataan kualitas hidup warga negara dapat lebih tercapai, dsb.

• Pengambilan keputusan tidak selalu strategis.
• Memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem computer
• Kurangnya pengawasan dan pengendalian
• Keamanan dan berbagi informasi harus diverifikasi (norma, indeksasi, dll)
• Koordinasi lemah dikarenakan struktur pemerintahan yang kompleks.
• Memerlukan tambahan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaanya.
• Keputusan perundingan didapat dengan waktu yang tidak sedikit.
• Memicu paham kedaerahan.
• Meningkatkan kemudahan pejabat untuk melakukan penyelewengan jabatan.