Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Aktivitas 3.1 Halaman 57 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan)

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Harus Mempunyai Landasan Yuridis yang Jelas, Tanpa landasan yuridis yang Jelas, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun tersebut dapat batal demi Hukum.

2. Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu saja yang dapat dijadikan landasan Yuridis

Peraturan Perundang-Undangan Yang dapat dijadikan Dasar Yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi

3. Peraturan Perundang-Undangan Baru Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Lama

Dengan Dikeluarkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan Baru,maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah

Peraturan Perundang-Undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara otomatis dinyatakan Batal demi Hukum

5. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Umum.

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undanga yang bersifat umum yang sederajat Tingkatnya.

6. Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materinya Berbeda

7. Peraturan Perundang-Undangan Hanya Dapat Dihapus, Dicabut, atau diubah oleh Peraturan perundang-undangan yang sederajat atau Lebih Tinggi.

• UUD 1945
• Ketetapan MPR
• Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR Ini sudah tidak berlaku

Berdasarkan TAP MPR No.111/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Tata Urutan Perundang-Undangan, yaitu :

• UUD 1945
• TAP MPR
• Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Keppres
• Peraturan Daerah

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR Ini Sudah Tidak Berlaku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah Sebagai Berikut :

• Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR Ini sudah tidak berlaku.

• Peraturan Perundang-Undangan dalam Wujud Peraturan Tertulis
• Peraturan Perundang-Undangan Berisi Aturan Pola Tingkah Laku atau Norma Hukum
• Peraturan Perundang-Undangan mengikat secara Umum dan Menyeluruh
• Peraturan Perundang-Undanan Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Lembaga negara atau Pejabat yang berwenang baik di tingkay pusat maupun daerah

• Untuk Memberikan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia
• Untuk Memberikan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Warga Negara
• Untuk Menciptakan Suasana Aman, Tertib, Tentram, dan Kehidupan yang harmonis rasa
• Untuk Mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan Harmonis
• Menentukan Aturan-Aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan Warga Masyarakat