Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Questions and Answer Key Curriculum 2013 Civics Class 8 Revised 2017 Table 3.3 Meaning Sort Order Legislation Page 57 Chapter 3 (Meaning Regulation Legislation) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Halaman 57 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya.~

Aktivitas 3.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

No. Aspek Informasi Uraian
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Prinsip-Prinsip Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
  1. Dasar Yuridis (Hukum) SebelumnyaPenyusunan Peraturan Perundang-Undangan Harus Mempunyai Landasan Yuridis yang Jelas, Tanpa landasan yuridis yang Jelas, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun tersebut dapat batal demi Hukum.
  2. Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu saja yang dapat dijadikan landasan YuridisPeraturan Perundang-Undangan Yang dapat dijadikan Dasar Yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi.
  3. Peraturan Perundang-Undangan Baru Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Lama Dengan Dikeluarkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan Baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih RendahPeraturan Perundang-Undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,maka secara otomatis dinyatakan Batal demi Hukum
  5. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Umum.Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undanga yang bersifat umum yang sederajat Tingkatnya.
  6. Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materinya Berbeda
  7. Peraturan Perundang-Undangan Hanya Dapat Dihapus, Dicabut, atau diubah oleh Peraturan perundang-undangan yang sederajat atau Lebih Tinggi.
3. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan TAP MPRS Bo.XX/MPRS/1996 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai sumber tertib hukum. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI, yaitu :

  • UUD 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR Ini sudah tidak berlakuBerdasarkan TAP MPR No.111/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Tata Urutan Perundang-Undangan, yaitu :

  • UUD 1945
  • TAP MPR
  • Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Keppres
  • Peraturan Daerah

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR Ini Sudah Tidak BerlakuBerdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah Sebagai Berikut :

  • Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR Ini sudah tidak berlaku.

4. Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan Semua Peraturan Perundang-Undangan Memiliki Sifat dan Ciri-Ciri,sebagai Berikut :

  • Peraturan Perundang-Undangan dalam Wujud Peraturan Tertulis
  • Peraturan Perundang-Undangan Berisi Aturan Pola Tingkah Laku atau Norma Hukum
  • Peraturan Perundang-Undangan mengikat secara Umum dan Menyeluruh
  • Peraturan Perundang-Undanan Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Lembaga negara atau Pejabat yang berwenang baik di tingkay pusat maupun daerah
5. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan
  • Untuk Memberikan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia
  • Untuk Memberikan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Warga Negara
  • Untuk Menciptakan Suasana Aman,Tertib,Tentram,dan Kehidupan yang harmonis rasa
  • Untuk Mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera,aman,rukun,dan Harmonis
  • Menentukan Aturan-Aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan Warga Masyarakat

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Aktivitas 3.1 Halaman 57 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana.Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Aktivitas 3.1 Halaman 57 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan) . Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya.Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

About Muhammad

Check Also

[Kunci Jawaban] Kalor lebur es adalah 80 kal/g. Apa maksudnya?

[Kunci Jawaban] Kalor lebur es adalah 80 kal/g. Apa maksudnya? Pertanyaan: 3. Kalor lebur es …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!