Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 3.2 Halaman 53 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan)

Diposting pada

Questions and Answers for PPKN Class 8 Curriculum 2013 Revision 2017 Table 3.2 Page 53 Chapter 3 (Understanding Legislation Regulations) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama Laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 3.2 Halaman 53 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya.~

Untuk mengingatkan kembali pemahaman kalian tentang macam-macam norma isilah tabel di bawah ini.

Tabel 3.2  Macam Norma

No. Norma Sumber Sanksi Contoh Perubatan
1. Norma Agama Bersumber dari tuhan yang terdapat dalam Kitab Suci Sanksi dan hukuman bagi pelanggaran Norma agama tidak bersifat langsung,yaitu berupa dosa dan sanksi tersebut akan diberikan di akhirat nanti
  • Larangan Untuk Meninggalkan Ibadah Karena akan mendapatkan dosa.
  • Dilarang Untuk Mencuri, Berzina, Mabuk-Mabukan, dan Berbicara Kasar.
  • Tidak boleh membunuh sesama manusia.
  • Menghormati Kedua Orang Tua.
2. Norma Kesusilaan Bersumber dari Suara hati Nurani manusia yang mengatur tentang perbuatan dan Perilaku Manusia Perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah penyesalan.
  • Jangan mencuri barang milik orang lain.
  • Jangan membunuh sesama manusia.
  • Hormatilah sesamamu.
  • Selalu Bersikaplah jujur dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan.
  • Tidak Menghina dan merendahkan Orang Lain
3. Norma Kesopanan Bersumber dari Adat Kebiasaan Masyarakat atau Pergaulan yang ada didalam masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin.
  • Yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya.
  • Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu.
  • Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
  • Janganlah meludah di dalam kelas.
  • Ramah dan Tidak Sombong di Lingkungan Masyarakat
  • Tidak Menghina atau mencela orang lain baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.
4. Norma Hukum Bersumber dari Negara yang dibentuk oleh Lembaga atau badan yang berwenang Dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang.
  • Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
  • Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
  • Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, termasuk keluarganya.
  • Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah) menyatakan bahwa Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Norma Adat Bersumber dari Kepantasan, Kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat Berupa sanksi bagi pelakunya dapat dikucilkan dan diusir dari Suatu Komunitas atau daerah tertentu
  • Masyarakat Dayak Mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan system endogamy.
  • Larangan Pernikahan dengan marga yang sama pada orang batak (Tapanuli).
Baca Juga   Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Akivitas 3.2 Halaman 62 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan)

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 3.2 Halaman 53 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tabel 3.2 Halaman 53 Bab 3 (Memaknai Peraturan Perundang-Undangan). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *