Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Parlementer

  • 7 min read
  • Jan 07, 2021

Questions and Answer Keys for Class 9 Social Sciences Curriculum 2013 Revision 2018 Political Developments during the Parliamentary Democracy Period Page 245 Chapter 4 (Indonesia from the Independence Period to the Reformation Period) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer Halaman 245 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

Aktivitas Individu

1. Pelajari kembali uraian mengenai perkembangan politik pada masa Demokrasi Parlementer!

2. Deskripsikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan perkembangan politik pada masa Demokrasi Parlementer pada kolom berikut!

No. Peristiwa Deskripsi
1. Jatuh bangunnya kabinet Proses jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi parlementer terjadi akibat perselisihan antara partai politik, sehingga banyak terjadi mosi tidak percaya dan pencabutan dukungan terhadap pemerintahan perdana menteri yang menjabat.

Hal ini menyebabkan kabinet jatuh dan perdana menteri harus mengembalikan mandatnya ke presiden.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 oleh Belanda, Indonesia mulai memasuki masa pemerintahan sendiri. Namun pada masa ini terjadi persolan yaitu ketidakstabilan politik yang terlihat dari seringnya kabinet dan perdana menteri diganti.

Dengan berakhirnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, perpecahan dalam masyarakat Indonesia mulai bermunculan. Perbedaan daerah, moral, tradisi, agama, persaingan pengaruh Liberalisme dan Marxisme serta kondisi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet, semuanya berkontribusi terhadap kondisi politik dimana partai-partai saling bertentangan.

Misalnya, penandatangan penerimaan bantuan Mutual Security Act oleh Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo menyebabkan Kabinet Sukirman Jatuh, akibat kehilangan dukungan karena kebijakannya dianggap membuat Indonesia menjadi bersekutu dengan Amerika Serikat.

Selain itu juga berkecamuk berbagai gerakan separatis menentang Republik Indonesia, seperti Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/TII) yang memberontak Jawa Barat dari tahun 1948 sampai 1962, gerakan separatis Republik Maluku Selatan dan pemberontakan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi antara tahun 1955 dan 1961.

Pemberontakan ini membuat kekuatan kabinet lemah karena dianggap tidak mampu menghentikan ancaman separatis.

Selepas pemilihan umim 1955, kondisi politik juga tidak membaik. Hal ini karena berdasar hasil pemilihan umum tersebut, tidak ada partai yang memperoleh suara dominan. Akibatnya politik Indonesia diisi oleh partai-partai yang saling berebut pengaruh.

Karena tidak ada partai dengan suara mayoritas, kabinet hanya bisa dibentuk oleh koalisi partai, karena tidak ada partai yang dominan. Ketika ada partai mencabut dukungan makan kabinet dengan mudah akan jatuh.

2. Pemilu 1955 Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada Pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara.

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada Pemilu ini dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956.

Sengitnya pertarungan antarpartai dan meruncingnya friksi politik di Pemilu 1955 berdampak pada munculnya gangguan keamanan. Keadaan ini diperparah dengan persoalan gejolak daerah warisan revolusi yang tak kunjung usai. DI/TII yang menafikan keberadaan Republik Indonesia masih menjadi ancaman serius penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Sumatra dan Sulawesi.

Gangguan keamanan itu muncul sejak masa persiapan pemilu. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) kepada pemerintah, seperti terekam dalam “Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959” (Nomor Arsip 1916) koleksi ANRI, daerah-daerah yang relatif aman dan tidak mendapat gangguan keamanan selama distribusi logistik dan pendataan pemilih antara lain Jakarta Raya, Jawa Barat (meskipun terdapat gangguan kemananan, terutama dari DI/TII, namun skalanya kecil dibandingkan dengan persoalan keamanan di luar Jawa), Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Nusa Tenggara. Daerah-daerah tersebut dapat menyelesaikan proses pendataan pemilih satu bulan kemudian, pada akhir Juni 1954 atau sebelumnya.

Sementara daerah-daerah yang terdapat gangguan keamanan seperti Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa kecamatan di Tasikmalaya, Jawa Barat proses pendaftaran pemilihnya berlangsung lebih lama. Kendala berikutnya, seperti pada beberapa desa di Kalimantan yang penduduknya buta huruf, adalah harus menunggu pendaftar dari desa lain untuk melakukan pendataan.

Persoalan transportasi baik darat, laut, maupun angkutan sungai yang terbatas juga menjadi penghambat tugas Panitia Pendaftaran Pemilih. Selama proses pendataan itu, beberapa panitia gugur dalam menjalankan tugas akibat tindakan gerombolan-gerombolan yang mengganggu proses jalannya pemilu.

3. Gangguan keamanan Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masingmasing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan kemanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebakan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer :

1). Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tenteram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januan 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimenya. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.

2). Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Yang menjadi penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur).

3). Pemberontakan Andi Azis

Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok propersatuan dengan kelompok pro-negara federal. Menurut Andi Azis, hanya tentara APRIS dari KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan ABRI sebagai pasukan keamanan. Ketika ABRI benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pospos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur.

Pemerintah RI memerintahkan Andi Azis untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4×24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makasar. Pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

4). Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesual anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan yaitu :

  • Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
  • Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon.
  • Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Barlian
  • Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual.

Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Achmad Husein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol. Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh-tokoh PRRI lainya akhirnya menyerah.

4. Konferensi Asia Afrika (KAA) Konferensi Asia-Afrika yang pertama digelar di Bandung pada 1955 adalah salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia.

KAA melahirkan Gerakan Non-Blok yang kala itu berusaha menahan Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), KAA digelar di Bandung pada 18-24 April 1955.

KAA Bandung dihadiri 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia.

Pengusung dan penyelenggara KAA yakni :

  • Indonesia
  • India
  • Birma (Myanmar)
  • Pakistan
  • Sri Lanka

Kelima negara ini punya keresahan masing-masing, di antaranya yakni :

  • Keengganan Barat untuk berunding terkait nasib bangsa Asia
  • Ketegangan antara China dan Amerika Serikat
  • Keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan China dan Barat
  • Perlawanan terhadap kolonialisme, terutama pengaruh Perancis di Afrika Utara
  • Sengketa Indonesia dengan Belanda atas Irian Jaya
  • Pesertanya berasal dari negara-negara dari Afrika, Asia, hingga Timur Tengah.

Selain lima penyelenggara pesertanya yakni:

  • Afghanistan
  • Kamboja
  • China
  • Mesir
  • Ethiopia
  • Pantai Emas (Ghana)
  • Iran
  • Irak
  • Jepang
  • Yordania
  • Laos
  • Lebanon
  • Liberia
  • Libya
  • Nepal
  • Filipina
  • Arab Saudi
  • Sudan
  • Suriah
  • Thailand
  • Turki
  • Vietnam Utara
  • Vietnam Selatan
  • Yaman

Dalam KAA Bandung, mereka membahas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni Barat yang baru berkembang.

Mulai dari masalah perdamaian, peran negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam Perang Dingin, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi.

Banyak di antara peserta yang datang, khususnya di Afrika, mewakili dan menyampaikan aspirasi negara-negara yang masih dalam proses kemerdekaan.

Aspirasi negara-negara Asia-Afrika menghasilam Dasasila Bandung. Dasasila Bandung juga memuat prinsip-prinsip Piagam PBB dan Lima Prinsip Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India.

Berikut isi Dasasila Bandung :

  • Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB
  • Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
  • Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil
  • Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain
  • Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB
  • Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain
  • Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara
  • Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB
  • Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
  • Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Dasasila Bandung menjadi harapan semua peserta KAA Bandung, utamanya karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan.

KAA Bandung kelak menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser membentuk Gerakan Non-Blok.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer Halaman 245 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer Halaman 245 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

error: Content is protected !!