Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

  • 5 min read
  • Jan 07, 2021

Questions and Answer Keys for Class 9 Social Sciences Curriculum 2013 Revision 2018 The Development of Indonesian Society during the Parliamentary Democracy Period Page 249 Chapter 4 (Indonesia from the Independence Period to the Reformation Period) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer Halaman 249 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai perkembangan bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer!

3. Kamu dapat mencari informasi dari materi yang telah kamu pelajari, buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, internet atau sumber lainnya.

4. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer dalam 1-2 halaman!

Demokrasi Parlementer didefenisikan sebagai Sistem Demokrasi dimana Parlemen (dewan perwakilan rakyat)  memiliki peran penting dalam pemerintahan.

Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Pada masa Demokrasi Parlementer diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet. Hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan zaken kabinet, kabinet yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahliannya dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Namun, komposisi dan kekuatan kelompok oposisi sering kali berubah-ubah, akibatnya kabinet jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen karena cara demokrasi Parlementer dapat menjatuhkan pemerintahanya sendiri.

Pada masa Parlementer, Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.

Perkembangan pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia kala itu sangat tidak stabil, Ketidakstabilan dalam politik nasional Indonesia pada masa demokrasi parlementer disebabkan karena kebanyakan kabinet pemerintahan hanya bertahan selama delapan bulan, hal ini bukan hanya berdampak pada bidang politik, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional pada saat itu. Ekonomi menjadi terhambat karena pemerintah tidak sempat melaksanakan program kerjanya dan ketidaktabilan politik yang terjadi di pusat juga melebar hingga pemberontakan-pemberontakan yang ada di daerah, seperti Darul Islam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan sebagainya.

Selain ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan negara, demokrasi parlementer juga membuat seorang Presiden pertama Indonesia kala itu, Soekarno sangat marah. Selama masa demokrasi parlementer, Presiden Soekarno hanya sebagai seorang kepala negara yang tugasnya tak lebih sebagai Tukang Stempel.

Selain itu, pihak militer juga menuntut diikutsertakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan karena merasa bahwa militer lahir dari semangat revolusi kemerdekaan yang berhak untuk terlibat dalam politik.

Pada masa Parlementer keadaan perkembangan Indonesia mengalami ketidakstabilan yang signifikan yang menyebabkan gagalnya anggota Konstituante dalam membentuk suatu undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia.

Kegagalan Konstituante itu disebabkan karena para anggota Konstituante yang terdiri dari partai-partai politik dalam parlemen tidak pernah bekerjasama untuk mencapai konsensus membentuk undang-undang dasar yang baru.

Kegagalan Konstituante itu yang kemudian akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengemukakan apa yang disebut sebagai “Konsepsi Presiden” pada 21 Februari 1957, dalam konsepsi itu Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlemeter adalah demokrasi Barat dan harus diganti.

Akhirnya puncak dari kekisruhan politik saat itu berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menyudahi kabinet parlementer terakhir yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo atau yang disebut sebagai Kabinet Ali II dan seluruh sistem demokrasi parlementer di Indonesia.

Itulah sebab dan akibat yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer yang terjadi di kurun waktu 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959.

Ciri-ciri demokrasi parlementer yaitu :

  • Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala  negara dikepalai oleh presiden/raja.
  • Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan Undang-Undang.
  • Perdana menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departement dan non-departemen.
  • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  • Kontrol terhadap negara, alokasi sumberdaya alam dan manusia dapat terkontrol.
  • Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, unuk memperjuangkan dirinya.

Kegagalan masa demokrasi parlementer juga ditandai oleh Kegagalan badan konstituante dalam menyusun UUD baru hal ini disebabkan terdapatnya :

  • Sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada di dalam konstituante
  • Berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik ditubuh konstituante.
  • Permasalahan ini diperbuat dengan adanya pergerakan massa untuk berdemontrasi dan turun ke jalan dalam memperjuangkan isu dan kepentingannya masing-masing

Kehidupan ekonomi dan politik Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer

Kita semua sudah mengetahui bagaimana kehidupan politik dan ekonomi Indonesia dengan sistem yang sekarang digunakan Indonesia. Seperti contohnya kehidupan politik Indonesia yang berantakan dan ekonomi Indonesia yang  tidak merata kekayaan masyarakatnya. Ada yang kaya sampai tak terhitung hartanya, ada juga yang miskin sampai mati kelaparan. Namun, bagaimanakah kehidupan ekonomi dan politik Indonesia di masa sistem demokrasi Indonesia berbeda dari sekarang? Khususnya saat Indonesia menganut sistem demokrasi Parlementer dan Terpimpin yang merupakan dua sistem Demokrasi yang dianut Indonesia pada masa awal kemerdekaannya

Kehidupan ekonomi Indonesia dimasa demokrasi parlementer.

Pada masa demokrasi parlementer proses nasionalisasi ekonomi tidak berjalan mulus karena konflik kepentingan politik antar kelompok di dalam tubuh konstituante dan parlemen.

Pada masa kabinet sukiman proses nasionalisasi ekonomi menyangku tiga bidang utama yaitu

  • Nasionalisasi de javasche bank menjadi bank Indonesia ( UU no 2/1946)
  • Pembentukan BNI
  • Pembentukan ORI

Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial Tanggal 19 maret 1956 kongres nasional importir indonesia mengeluarkan kebijakan gerakan assaat

Gerakan ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha pribumi dalam persaingan dengan pengusaha nonpribumi

Kehidupan Politik Indonesia dimasa demokrasi parlementer.

Perjalanan sejarah Indonesia pada masa demokrasi Parmelenter diwarnai oleh pemerintahan dengan tujuh masa kabinet yang berbeda. Sistem pemerintah pada masa demokrasi Parmalenter menetapkan bahwa Kabinet-Kabinet ini bertanggung jawab secara.langsung.kepada.parlemen.

Kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer, antara lain :

  1. Nasir (6 September 1950 – 18 April 1951) diganti karena disebabkan oleh gagalnya perundingan dengan Belanda tentang masalah Irian Barat, mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada kabinet Nasir di Parleman.
  2. Sukiman (26 April 1951 – 1952) diganti karena disebabkan oleh gagalnya dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan memerintah Amerika Serikat.
  3. Wilopo (19 Maret 1952 – 2 Juni 1953) diganti karena disebabkan oleh adanya hambatan. Kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah bernama Sarikat Tani Indonesia dan diakhiri dengan pengembalian mandate Wilopo.
  4. Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 -24 Juli 1955) diganti karena memperjuangkan Irian Barat ke dalam Negara Indonesia, munculnya pemberontakan di berbagai daerah, masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A.H. Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng.
  5. Baharuddin Harahap (Agustus 1955 – 3 Maret 1956) diganti karena disebabkan oleh banyaknya perseturuan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi
  6. Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957) diganti karena disebabkan oleh munculnya sentimen orang Cina dalam masyarakat, munculnya kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya partai politik, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah.
  7. Djuanda  (9 April 1957 – 10 Juli 1959) diganti karena disebabkan oleh terjadinya banyak pemberontakan separatis di daerah-daerah.

Pada 20 November 1956, diadakan sidang pertama untuk membuat undang-undang karena Soekarno sudah memberikan kewenangan untuk membuat UUD RI tanpa adanya batas masa kerja. Kemudian dalam perkembangannya, semangat untuk bersatu dan merumuskan undang undang berubah menjadi saling mementingkan kelompok sendiri. Dalam masa perkembangannya, terjadi berbagai sidang yang gagal karena hanya berpihak pada pribadi atau golongan tertentu.

Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan dekrit Presiden oleh Soekarno yang menyatakan pemberlakuan kembali UUDS 1945. Secara langsung itu berarti mengganti Sistem Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi terpimpin.

5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas!

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer Halaman 249 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer Halaman 249 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

error: Content is protected !!