Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia waktu itu? Jelaskan!

  • 9 min read
  • Jan 07, 2021

Questions and Answer Keys for Social Science Class 9 Curriculum 2013 Revised 2018 In your opinion, what caused the Indonesian economy to deteriorate at that time? Page 285 Chapter 4 (Indonesia from the Independence Period to the Reformation Period) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia waktu itu? Halaman 285 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

B. Essai

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Pada masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, dan masa demokrasi terpimpin keadaan ekonomi Indonesia cenderung memburuk. Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia waktu itu? Jelaskan!

Yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia sewaktu masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin adalah

  • Membengkaknya APBN hanya untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis
  • Mempunyai berbagai masalah ekonomi makro dan mikro, serta intervensi dari pihak asing. Sehingga hal ini menjadikan berbagai kebijakan mulai dari Gunting Syafruddin
  • Adanya sistem ekonomi Gerakan Banteng
  • Banyaknya nasionalisasi perusahaan asing
  • Finansial Ekonomi (Finek)
  • RPLT
  • Devaluasi Mata Uang Rupiah
  • Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi tidak kunjung dapat memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
  • Masih masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga pembangunan ekonomi terabaikan
  • Sebagai negara baru masih mencari bentuk sistem ekonomi yang tepat
  • Infrastruktur yang masih rusak berat dikarenakan perang sehingga perekonomian terhambat

Perekonomian pada masa demokrasi parlementer cenderung memburuk dikarenakan :

  • Sering terjadi pergantian pemerintahan/kabinet sehingga kebijakan ekonomi sering berganti-ganti dan membuat negara tidak stabil
  • Tingginya jumlah mata uang yang beredar sehingga meningkatkan inflasi
  • Masih rendahnya jumlah pengusaha, terutama dari kaum pribumi
  • Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada masih dimiliki oleh Belanda

Perekonomian pada masa demokrasi terpimpin cenderung memburuk dikarenakan :

  • Tingginya angka inflasi sehingga harga barang-barang menjadi sangat tinggi
  • Pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis menyebabkan pengeluaran pemerintah yang sangat tinggi sehingga pembangunan ekonomi terabaikan
  • Sistem ekonomi yang cenderung tertutup sehingga sulit mendapatkan investasi dari luar negeri

2. Pada pemerintahan Orde Baru, perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Apa saja hal-hal yang mendukung kemajuan tersebut? Jelaskan!

Pada pemerintahan orde baru, perekonomian indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal-hal yang mendukung kemajuan tersebut, antara lain :

  • Tingginya harga minyak internasional pada periode 1974 – 1982. Dimana pada tahun 1977 indonesia mampu memproduksi begitu banyak minya hingga mencapai 1.68 juta barel perhari.
  • Pemerintah memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian sehingga petani jadi primadona Indonesia
  • Dilakukan nya perdagangan internasional kepada beberapa negara
  • Masuknya kita kembali ke dalam PBB yang tentu suatu keuntungan besar bagi kita
  • Pembangunan di area pulau jawa sangat pesat, jadi banyak lapangan kerja yang ada di jawa. tapi hal ini berdampak negatif juga
  • Sistem ekonomi yang lebih terbuka sehingga banyak mengundang investasi dari luar negeri yang mengolah sumber daya alam Indonesia
  • Bantuan luar negeri berupa hibah dan hutang dengan bunga lunak dan jangka Panjang
  • Stabilitas nasional yang terjamin sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik
  • Program pembangunan jangka pendek (Pelita) dan pembangunan jangka panjang yang berjalan dengan baik
  • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah
  • Adanya peningkatan harga minyak dunia pada tahun 70 an sampai awal 80an membuat pendapatan negara naik secara signifikan.

3. Pada tahun 1998, keadaan ekonomi Indonesia kembali memburuk. Jelaskan hal-hal yang menyebabkan keadaan tersebut!

Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”! Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable) Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.

Daya tarik dari “dynamic economies” ini telah menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.

Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized) atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.

Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif.

Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara mantap dan berkesinambungan.

Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilita politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).

  • Yang Kelima, Adanya krisis ekonomi dengan menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar yang sangat besar.
  • Yang Keenam, Penurunan nilai mata uang tersebut menyebabkan pembengkakan utang negara sehingga sehingga negara mengalami krisis moneter
  • Yang Ketujuh, Inflasi yang sangat tinggi menyebabkan daya beli menurun dan harga-harga semakin mahal
  • Yang Kedelapan, Krisis kepercayaan kepada pemerintah dan keinginan masyarakat untuk mengganti pemerintahan yang dianggap gagal menangani krisis ekonomi yang terjadi
  • Yang Kesembilan, Likuidasi atau penutupan beberapa Bank membuat ekonomi semakin memburuk
  • Yang Kesepuluh, Unjuk rasa besar-besar di ibukota negara membuat semua sektor ekonomi menjadi lumpuh dan situasi semakin tidak stabil

4. Bagaimanakah perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesejateraan masyarakat sejak masa kemerdekaan hingga reformasi?

Perkembangan Masyarakat Indonesia dalam Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Kemerdekaan

Setelah indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang  sama dalam segala bidang.

Pada masa penjajahan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak indonesia sangat terbatas. akibatnya sebagian besar masyarakat indonesia masih buta huruf. Setelah indonesia merdeka, pemerintah mengangkat KI hajar dewantara sebagai menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan (PP dan K).

Pada masa Mr. suwandi inilah dibentuk pantia penyelidikan pengajaran republik indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan.  Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi.

A. Awal Kemerdekaan

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Awal Kemerdekaan Indonesia adalah Kehidupan rakyat masih sangat memprihatinkan karena perang dan kondisi ekonomi yang  masih tidak stabil. Kesejahteraan masyarakat masih belum mendapat perhatian yang besar dari pemerintah karena masih dalam situasi perang melawan Belanda yang hendak mengambil alih lagi NKRI.

Perkembangan Pendidikan masih sangat terbatas dan angka buta huruf yang masih tinggi. Jenjang pendidikan dibagi menjadi empat tingkat, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi.

B. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Kehidupan sosial masyarakat indonesia pada masa Demokrasi Perlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak dan permasalahan ekonomi.  Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar, menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah belanda kepada pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang menitikberatkan kepada spesialis karena menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern.  Pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik.

C. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Melalui Nasakom PKI berupaya agar selurh aspek kehidupan masyarakat termauk bidang sosial, pendidikan, dan seni berada dibawah dominasi budaya. media komunikasi massa yang menentang PKI dicabut Surat Ijin Terbitnya. dengan demikian surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur dan Warta Bhakti.

Pendidikan pada tahun 1950-an, murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Untuk memenuhi keinginan umat islam didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Kemudian pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat, dan SMA penjurusan dilakukan mulai kelas II dibagi menjadi kelas budaya, kelas sosial dan ilmu alam.

D. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa  orde baru, pemerintahan berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa orde baru antara lain adalah transmigrasi, keluarga berencana (KB), puskesmas dan posyandu, pendidikan dan kebudayaan.

Pada masa Orde baru, Pendidikan diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan dengan beberapa program seperti : SD Inpres, Pemberantasan Buta Huruf, Program wajib belajar 9 tahun dan GNOTA (gerakan orang tua asuh).

E. Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis ditengah-tengah masyarakat. hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik mengakibatkan sering terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. seiring berjalannya waktu pemerintah era reformasi mampu mengatasi masalah yang dihadapi kehidupan masyarakat indonesi berangsur-angsur kembali kondusif. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dari beberapa pemerintahan selama masa reformasi, adanya pengurangan subsidi BBM kemudian dialihkan kepada untuk rakyat yang tidak mampu seperti BLT, bantuan siswa miskin, beras untuk orang miskin, Kartu Indonesia Pintar, Keluarga Harapan dan lain-lain. Program ini ditujukan agar subsidi lebih tepat sasaran.

Pendidikan pada masa Reformasi ditetapkan UUD No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang di desentralisasikan dan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan. Pendidikan menjadi prioritas nasional dengan anggaran pendidikan APBN harus sekurang-kurangnya 20%. Selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan maka dibuat program kurikulum berbasis kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013

5. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru dan masa Reformasi untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia?

A. Masa Orde Baru

  • Usaha pengembangan seni & budaya diarahkan untuk memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Maka dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilaksanakan penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang terdiri dari  1165 situs purbakala dan rehabilitasi museum.

B. Masa reformasi

  • Melakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO). Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru dan masa reformasi untuk melestarikan budaya Indonesia sendiri diantaranya adalah :

  1. Membuka wawasan masyarakat dengan cara mengembangkan pemahaman yang baik untuk masyarakat terhadap hal bahwa  untuk selalu melestarikan kebudayaan budaya yang ada di negara Indonesia terutama jika ingin untuk meningkatkan yang namanya kualitas budaya lokal di negara Indonesia supaya kebudayaan di Indonesia selalu terjaga dengan baik.
  2. Meningkatkan sarana informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebudayaan lokal serta tentang pentingnya untuk selalu menjaga yang namanya kebudayaan dimiliki oleh suatu negara. serta pemerintah bisa memberikan dorongan terhadap cara masyarakat dalam mengembangkan potensi budaya lokal.
  3. Bisa dengan cara mengadakan acara-acara langsung baik itu berupa acara dalam bentuk tarian, acara yang memperkenalkan betapa indahnya budaya lokal dan menjelaskan betapa patutnya untuk selalu budaya-budaya itu dilestarikan dan acara yang lain sebagainya.
  4. Memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat, dengan harapan sumber daya manusia yang tersedia dapat meningkatkan kualitas dan memajukan kebudayaan lokal
  5. Memperkenalkan kebudayaan local kepada kelompok-kelompok yang ada di wilayah sekitar agar semakin paham tentang pentingnya melestraikan kebudayaan yang dimiliki
  6. Memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat memaksimalkan potensi budaya lokal

Berdasarkan penjelasan diatas, kita bisa mengetahui bahwa pengelolaan budaya-budaya lokal telah menjadi salah satu yang juga perlu dibutuhkan pengawasan dan pelestarian terhadap budaya-budaya lokal. Karena, mengingat bahwa negara Indonesia memiliki banyaknya budaya didalamnya. Serta, memiliki beragam perbedaan tetapi tetap bersatu.  Jadi, sudah sepantasnya kita juga menanamkan sifat untuk melestarikan budaya lokal yang kita miliki.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia waktu itu? Halaman 285 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia waktu itu? Halaman 285 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!