Mengapa Upaya Perbaikan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer Tidak Berjalan Baik?

  • 6 min read
  • Jan 07, 2021

Questions and Answer Keys for Class 9 Social Sciences Curriculum 2013 Revision 2018 Why are Efforts to Improve the Economy in the Period of Parliamentary Democracy Not Working Well? Page 248 Chapter 4 (Indonesia from the Independence Period to the Reformation Period) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Mengapa Upaya Perbaikan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer Tidak Berjalan Baik? Halaman 248 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang!

2. Diskusikanlah dengan kelompokmu!

  • Mengapa upaya perbaikan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer tidak berjalan baik?

3. Tuliskan hasil diskusi pada kolom di bawah ini!

Demokrasi parlementer adalah sistem yang digunakan pada masa pemerintahan demokrasi di Indonesia di tahun 1949 hingga tahun 1959. Tidak lama setelah itu, sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan dalam bidang ekonomi salah satunya.

Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang yaitu untuk jangka pendek berupa tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup sedangkan jangka panjang yaitu pertambahan jumah penduduk yang tingkat kesejahteraannya rendah.

Upaya perbaikan ekonomi pada masa demokrasi parlementer tidak berjalan baik karena seringnya pergantian kabinet dan kondisi stabilitas nasional yang pasang surut.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi pada saat itu adalah :

A. Beban Ekonomi Berupa Hutang Negara

Sejak pengakuan kedaulan Indonesia oleh belanda pada 27 Desember 1949. Indonesia sendiri telah menanggung beban hutang yang tidak main-main. Saat itu hutan kita mencapai 1,5 Triliun rupiah hutang luar negeri dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah. Beban hutang ini tentu sangat berat sebab Indonesia baru saja bebas dan tidak terikat lagi dengan Belanda namun harus menanggung beban hutang yang notabene berasal dari sisa-sisa pemerintahan Belanda di Indonesia. Namun, keputusan ini berdasarkan kepeutusan KMB (Konferensi Meja Bundar) yang pada akhirnya dengan persyaratan yang berat tadi kita akhirnya dapat benar-benar lepas dari belenggu pemerintahan Belanda.

Sebagai negara yang baru berdaulat tentunya menanggung beban hutang yang tidak sedikit sudah pasti sangat membebani perekonomian kita sekaligus menjadi penghambat faktor pembangunan ekonomi . Terlebih lagi Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. Sangat wajar memang, sebab sebagai negara yang baru berdaulat sudah pasti kita baru belajar merintis dari bawah. Sehingga belum ada industri lain yang bisa menopang perekonomian selain dari pada mengantungkan diri dalam bidang pertanian.

B. Pengeluaran Pemerintah Meningkat

Beban ekonomi berupa hutang sudah jelas sangat membebani kita. Namun, ada tambahan lain yang kemudian membuat keuangan negara menjadi banyak terpakai sehingga pengeluaran menjadi meningkat. Kondisi ini tidak lain ialah dibebankan karena banyaknya kerusuhan, dan pemberontakan yang kemudian mengharuskan pemerintah mengucurkan dana untuk menstabilkam situasi dan kondisi agar kembali kondusif.

Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dengan banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Serta tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Tentunya diperlukan solusi untuk mengentaskan masalah ini.

C. Tersendatnya Perkembangan Ekonomi Akibat Pergantian Kabinet yang Terlalu Sering

Perkembangan ekonomi pada masa demolrasi liberal yang tidak mengalami pertumbuhan juga disebabkan oleh pergantian kabinet yang terlalu sering. Pergantian ini menyebabkan masa kerjansetiap kabinet terlalu singkat bahkan untuk menyeleaaikan program kerja yang sederhana. Ini juga yang kemudian menyebabkan terjadi ketidaksinambungan program kerja. Sebab jika satu kabinet mundur maka program kabinet lama tentu akan mangkrat dan tidak lagi diteriskan oleh kabinet yang baru. Inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan ekonomi kita saat iu menjadi mandek dan tidak stabil.

Adapun beberapa solusi ekonomi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Gunting yang Dicetuskan Oleh Sayfrudin

Dicetuskan oleh menteri keuangan Syafrudi Prawiranegara kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan dimana dilakukan Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini tidak merugikan masyarakat kelat bawah atau masyarakat yang kurang mampu. Karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Tujuan kebijakan ini adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Kebijakan ini kemudian membuat kita dipervayai dan diberi pinjaman oleh oihak Belanda sebesar 200 juta.

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya)

Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial yang membawa dampak perekonomian Indonesia banyak di dominasi oleh perusahaan asing dan di topang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia manjadi struktur ekonomi Nasional. Tujuan dari sistem Gerakan Ekonomi Benteng adalah sebagai berikut :

  • Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam opembangunan ekonomi nasional.
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu bimbingan dan diberikan bantuan kredit.
  • Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang manjadi maju.

gerakan Benteng di mulai pada bulan April 1950 dan hasilnya selama 3 tahun kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kradit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Sebab sebab tidak tercapainya gerakan Benteng antara lain :

  • Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam rangka sistem ekonimi liberal.
  • Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
  • Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
  • Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
  • Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati gaya hidup mewah, dan
  • Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi Dijavasche Bank (Perubahan Dijavasche Bank ke Bank Indonesia)

Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutna hak milik belanda atau asing yang kemudian di ambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik Pemerintah Republik Indonesia yang terbagi menjadi dua tahapan, tahap pertama yaitu pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan dan tahap ke dua yaitu tahapan pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan – perusahaan yang di ambil alir tersebut kemudian di nasionalisasikan.

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba (Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf)

Dicetuskan pada masa Kabinet Ali 1 kebijakan ini merupaka sebuah kebijakan yang diumpamakan seperti Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Pada praktenya program Ali-Baba tidak berhasil dikarenakan pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

e. Gerakan Asaat (Perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan)

Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya. Ternyata kebijakan pemerintah ini  memunculkan reaksi  negatif yaitu  muncul  golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.

f. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara

RPLT mengalami kegagalan disebabkan oleh Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, Pemerintah menyusun rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1961. Rencana ini berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut :

  • Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 megakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot
  • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
  • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehigga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

g. Finasial Ekonomi (FINEK)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi yang berlangsung pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut :

  • Pembatalan Persetujuan FINEK hasil KMB.
  • Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan Bilateral, dan
  • Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh dliikat oleh perjanian lain.

Namun usul ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan UNI Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan FINEK ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan belanda tersebut.

4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Mengapa Upaya Perbaikan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer Tidak Berjalan Baik? Halaman 248 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Mengapa Upaya Perbaikan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer Tidak Berjalan Baik? Halaman 248 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

error: Content is protected !!