Mengapa partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014?

Questions and Answer Keys for PPKN Class 12 Curriculum 2013 Revision 2018 Why voter participation in the 2014 Presidential Election (Pilpres) has decreased Page 1-3 Chapter 1 (Cases of Violation of Rights and Denial of Citizens’ Obligations) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Mengapa partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan Halaman 1-3 Bab 1 (Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

Sebagai tahap awal pembelajaran pada bab ini, cermatilah berita di bawah ini.

Mendagri: Partisipasi Pilpres 70 Persen Sudah Luar Biasa

Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi mengapresiasi tingginy partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu. Dia menilai, partisipasi pemilih Pilpres mencapai 70 persen adalah luar biasa. “Ini (partisipasi pemilih) 70 persen itu luar biasa. Sudah bagus,” kata Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Ia mengatakan, wajar jika persentase angka partisipasi pemilu legislatif (Pileg) lebih tinggi dibandingkan Pilpres. Sebab, kata Gamawan, pada Pileg, kandidat dipilih lebih banyak. “Kalau Pileg kerabat ikut memilih. Kandidatnya lebih

banyak, 12.000 orang. Kalau Pilpres ini hanya empat orang kandidat,” ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 menurun dibandingkan Pileg April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70 persen. “Partisipasi (Pilpres 2014) sekitar 70 persen. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan,” kata Sigit.

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,14 persen. Sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Namun, dia mengatakan, angka 70 persen bukan angka yang buruk. Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.

Sumber: http://www.kemendagri.go.id/news/2014/07/24/

Nah, setelah Anda mencermati berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014?

Ada beberapa alasan yang menyebabkan partisipasi rakyat untuk pemilu presiden tahun 2014 mengalami defisiensi

  • Masyarakat yang kurang sadar betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpinnya sendiri
  • Masyarakat yang kerap memprovokasi dan menjelek-jelekkan calon presiden (capres) sehingga menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk berpartisipasi
  • Kurangnya pengawasan dari pemerintah akan kampanye hitam (secara yurisdiksi memang kampanye hitam merupakan pelanggaran) sehingga merajalelanya propaganda negatif, opini negatif, penghinaan, dan lain sebagainya
  • Lanjut dari poin ketiga, kasus ini selalu terjadi sehingga menyebabkan rakyat sudah malas
  • Kurangnya langkah penegakan hukum kepada para penyebar HOAKS dan propaganda negatif

2. Berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya (golongan putih/Golput) pada Pilpres 2014 sebesar 30 %. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 (27,7%) dan Pilpres 2004 (24%). Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka Golput tersebut!

  • Calon pemilih merasa tidak ada peserta yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka

Bahwa para calon pemilih memutuskan menjadi golput karena merasa tidak ada kandidat yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka.

  • Minim informasi soal Pemilu

Minimnya informasi terkait pemilu serentak juga membuat golput semakin bertambah. Karena Pemilih yang tidak mendapatkan informasi soal pemilu serentak menganggap bahwa kontestasi itu hanya pilpres. Mereka tidak tahu ada pemilihan legislatif.

  • Sulitnya mengurus surat pindah TPS

Masalah teknis pun menjadi salah satu penyebab golput bertambah. Salah satu yang kerap terjadi, sulitnya mengurus surat pindah tempat pemilihan suara (TPS). Mekanisme urusan surat pindah pemilih atau formulir A5 kita kan sangat rumit karena harus diurus paling lambat H-30. Sementara ada hal-hal yang tidak bisa diantisiaspi oleh pemilih itu sendiri sehingga dia tidak ada waktu untuk mengurus itu.

  • Pesimistis terhadap hasil penyelenggaraan pemilu

Calon pemilih yang menganggap pemilu bukan hal penting karena tidak berdampak langsung pada diri mereka. Pemilih yang pragmatis dan tidak menganggap pemilu penting dan dihadapkan pada libur panjang.

  • Figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Akibatnya masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, apalagi banyak figur pemimpin yang sudah terbukti terjerat kasus korupsi dan suap-menyuap.
  • Pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat. Hal ini terbukti dengan hasil pemilu legislatif tahun 2014 yang menghukum partai penguasa dengan hanya mendapatkan 10 persen (%) suara. Salah satunya diakibatkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
  • Pemilihan umum (Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari. Masyarakat merasa bahwa ada atau tidak adanya pemilu tidak akan merubah nasibnya jika tidak berusaha sendiri. Karena sudah sebanyak 11 kali penyelenggaraan Pemilu, namun tidak ada kemajuan perekonomian masyarakat secara signifikan. Itu berarti output dari Pemilu setiap 5 tahun tersebut tidak membawa dampak positif secara signifikan bagi masyarakat.
  • Adanya pemahaman bahwa memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban. Karena memilih adalah hak setiap masyarakat, maka masyarakat bisa menggunakannya dan bisa pula tidak menggunakannya karena tidak ada konsekuensi hukum yang melarangnya. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa mempersalahkan orang mengapa tidak menggunakan hak politik, karena memilih bukan kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti rutinitas ekonomi yang harus mereka jalani, bukan berpolitik.
  • Perilaku elit partai dan anggota dewan yang cenderung negatif menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Masyarakat merasa kecewa dengan para wakilnya yang sering berbuat tidak baik seperti berbuat asusila, tidur saat rapat, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat merasa dikhianati oleh para wakilnya di parlemen karena janji-janjinya saat kampanye tidak pernah ditepati.
  • Tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Permasalahan DPT di setiap penyelenggaraan pemilu selalu menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di tempat mereka berada sehingga terpaksa menggunakan KTP bagi mereka yang mau. Namun jika sudah tidak mendapatkan undangan, masyarakat kebanyakan merasa malas untuk memberikan hak pilihnya.

3. Apakah Golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

Sesuatu hal dapat dikatakan sebagai pelanggaran jika terdapat batasan-batasan yang wajib untuk dipatuhi secara bersama dan kemudian ada pihak yang melakukan hal-hal di luar dari batasan tersebut.

Sedangkan partisipasi politik di negara Indonesia merupakan bentuk dari pemenuhan hak suara bagi rakyat Indonesia.

Dalam proses pemilu, warga negara TIDAK diwajibkan untuk memilih, tetapi mereka MEMILIKI HAK untuk memilih.

Sehingga, setiap subjek politik memiliki wewenang untuk menentukan keberlangsungan partisipasi politiknya.

Selain itu, kontrak politik dari seorang anggota negara TIDAK terdapat pada surat suara, melainkan pada konstitusi.

Jadi, golput bukan merupakan bentuk dari pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban seorang warga negara.

4. Menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan?

  • Pertama, program yang telah disiapkan oleh Presiden terpilih berpotensi tidak didukung oleh mayoritas penduduk. Karena penduduk yang tidak menggunakan hak suaranya tidak merasa menjadi pendukung dari program tersebut.
  • Kedua, terjadinya sabotase oleh kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah yang dikomandoi oleh Presiden terpilih.
  • Ketiga, kelompok yang tidak menggunakan hak suara, secara politis merasa dirinya berada diluar dari sistem politik yang dibangun, sehingga mereka dapat menganggap dirinya tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden terpilih.
  • Dapat mengakibatkan penyesalan dan adanya konflik. Karena 1 suara saja sangat berarti untuk menentukan sebuah pilihan.

5. Coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum

Solusi yang bisa ditempuh untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat dalam kegiatan Pemilu adalah melaksanakan sosialisasi pemilu dengan lebih baik dan sistematis, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkenalkan calon pemimpin yang bisa mereka pilih dengan lebih baik lagi, membangun kepercayaan masyarakat akan dunia politik dengan memperbaiki kinerja pemerintahan, membuat kebijakan politis yang pro rakyat dan lain sebagainya.

Tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum harus ditingkatkan untuk menjaga demokrasi di dalam bangsa dan mencegah dampak burung yang terjadi seperti disintegrasi bangsa atau munculnya gerakan yang anti pada pemerintah dan sebagainya.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Mengapa partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan Halaman 1-3 Bab 1 (Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Mengapa partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan Halaman 1-3 Bab 1 (Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

Kata Kunci:

  • https://laguasyik com/mengapa-partisipasi-pemilih-pada-pemilihan-presiden-pilpres-2014-mengalami-penurunan-dibandingkan-dengan-angka-partisipasi-pada-saat-pemilu-legislatif-pileg-2014/

About Muhammad

Check Also

[Kunci Jawaban] Apa perbedaan antara suhu dan kalor?

[Kunci Jawaban] Apa perbedaan antara suhu dan kalor? Pertanyaan: Apa perbedaan antara suhu dan kalor? …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!