Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

  • 5 min read
  • Jan 07, 2021

Questions and Answer Keys for Class 9 Social Sciences Curriculum 2013 Revision 2018 The Development of the Indonesian Nation During the Guided Democracy Period Page 261 Chapter 4 (Indonesia from the Independence Period to the Reformation Period) ~ Assalamualikum Semuanya, Kembali lagi Bersama laguasyik.com. Pada Kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Halaman 261 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi) Kepada Para Siswa/Siswi Yang melihat Artikel Ini. Yuk, Kita Langsung saja ke Soal dan Jawabannya. ~

Aktivitas Kelompok

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-6 orang!

2. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai perkembangan bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin!

3. Kamu dapat mencari informasi dari materi yang telah kamu pelajari, buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, internet atau sumber lainnya.

4. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dalam 1-2 halaman!

Demokrasi Terpimpin (1959-1965) pada Masa Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.

Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959-1965 kekuasaan didominasi oleh Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan makin meluasnya peranan TNI/Polri sebagai unsure sosial poltik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 antara lain pembentukan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), Tap. MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden, pengankatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara oleh Presiden dan sebagainya. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan itu diserahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri (lihat Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat). Dengan demikian, rak­­yat/wakil rakyat yang dududk dalam lembaga legislative tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah.

Terbentuknya demokrasi terpimpin, sebagai berikut :

  • Negara tidak stabil yang ditandai dengan mulai muncul gerakan sparatisme yang mengancam negara Indonesia.
  • Pembangunan masa demokrasi liberal yang tidak mencapai tujuannya.
  • Kegagalan dalam penyusunan UUD dan diganti dengan UUDS.

Pelaksanaan demokrasi terpimpin, sebagai berikut :

  • Diawali dengan pembentukan MPRS dan DPAS.
  • Pembentukan kabinet kerja oleh Presiden Soekarno.
  • Akibat dari konflik daerah muncul terbentuknya front penduduk nasional.
  • Persiapan pembangunan nasional dengan terbentuknya Bappenas.
  • Pembentukan DPR-GR akibat dari adanya penolakan RAPBN.
  • Pembubaran PSI dan Masyumi.
  • Pembebasan Irian Barat.

Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, sebagai berikut :

  • Pelarangan pedagang etnis China di kota besar.
  • Di masyarakat mulai muncul kerusuhan di jakarta.
  • Konflik yang ditimbulkan akibat dari kebudayaan antara Lembaga Kebudayaan Masyarakat dan Manifesto Kebudayaan.
  • Masyarakat dilarang keras melakukan musik dan tarian dari Barat oleh Presiden.

Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut.

KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959

Mahkamah Agung membenarkan adanya Dekret Presiden tersebut. DPR hasil pemilu tahun 1955 menyatakan kesediaannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945

Sebagai tindak lanjut dekret tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya. Kabinet karya dipimpin langsung oleh Presiden.

Dengan demikian kabinet parlemen berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut :

A. Pembentukan DPR

Berdasarkan Penetapan Presiden no.I Tahun 1959, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1959 atas dasar UU no. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

B. Pembentukan MPRS

Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 dan pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun berhubung belum melaksanakan pemilu maka MPR dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, Ketua MPR adalah Chaerul Saleh.

C. Pembentukan DPAS

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), sebagai berikut :

A. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas)

Pada bulan Agustus 1959 dibentuk dewan perancang nasional yang di ketuai oleh Muh.Yamin. Pada Tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perancang Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh Presiden sendiri.

B. Pembentukan Front Nasional

Pada tanggal 31 Desember tahun 1959 dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta Indonesia.

C. Pembentukan DPR-G

Presiden Sockarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 24 Juni 1960.

Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sampai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan ekonomi Indonesia Masih sangat suram akibat timbulnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk Merencanakan pembangunan di bawah kabinet karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 maka dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipmpin oleh Muh. Yamin.

Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa- sisa imperalisme mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.

A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh.Yamin Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.

B. Penurunan nilai uang

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan.

C. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

D. Pembangunan Proyek Mercusuar

Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.

Kondisi Sosial dan Budaya Pada Masa Demokrasi Terpimpin

A. Larangan pedagang asing di luar ibukota daerah

Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing (etnis Cina) bergerak dalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar.

B. Kerusuhan di Jakarta

Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura.

C. Konflik Lekra dengan Manikebu

Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) kelompok pendukung ajaran Nasakom sementara Manikebu (Manifesto Kebudayaan) adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah RI karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jassin dan Taufiq Ismail.

D. Pelarangan musik dan tarian ala Barat

4. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas!

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Halaman 261 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi)”, Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Blog Yang Sederhana. Semoga Kunci Jawaban Ini Bisa Membantu Kalian Yang Belum Menjawab Soal dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Halaman 261 Bab 4 (Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi). Jika ada Kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun Salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika Ada Pertanyaan Dan Ada Saran Untuk kelebihan dan kekurangan Selain Ini Bisa Komen Di Kolom Komentar.

error: Content is protected !!