Breaking News

Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli

Questions and Answers to PPKN Class 10 Curriculum 2013 Revised 2017 Explain the meaning of the political system according to the opinion of the experts. Page 98 Chapter 3 (Authority of State Institutions According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli Halaman 98 Bab 3 (Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

UJI KOMPETENSI BAB 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli!

Menurut Samuel P. Huntington

Pengertian sistem politik menurut Samuel P. Huntington bahwa sistem politik terbagi atas 5 definisi sesuai dengan komponen yang dimilikinya yaitu:

  1. Sistem politik sebagai Budaya (kultur) , yaitu nilai-nilai (values), sikap sikap (attitudes), orientasi (orientation), mitos (myths) dan kepercayaan (beliefs) yang relevan terhadap poltik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.
  2. Sistem politik sebagai struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat di mana digunakan untuk menjalankan keputusan keputusan yang berwenang seperti misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan birokrasi.
  3. Sistem politik sebagai Kelompok (The political system as a group) yaitu bentuk bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal ataupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan tuntutan terhadap struktur struktur politik.
  4. Sistem politik sebagai kepemimpinan (The political system as leadership) bahwa individu dalam lembaga lembaga politik dan kelompok kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada lainnya dalam memberikan alokasi nilai nilai.
  5. Sistem politik sebagai kebijakan bahwa pola pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

Menurut Robert Dahl

Pengertian sistem politik menurut Robert Dahl bahwa sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan aturan dan kewenangan.

Menurut Sri Soemantri

Pengertian sistem politik berdasarkan Sri Soemantri bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga lembaga negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan kekuasaan legislatif (the legislature with legislative power), lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif (the executive with the executive power) serta lembaga yudisiil dengan kekuasaan yudikatif (judiciary with judicial powers). Infrastruktur politik adalah suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok, kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), alat komunikasi politik (media of political communication), dan tokoh politik (political figure).

Menurut David Easton

Pengertian sistem politik menurut David Easton bahwa sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai nilai dan pengalokasian nilai nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. Davin Easton menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial, melalu makna nilai nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

Menurut Gambriel Almond

Pengertian sistem politik Menurut Gambriel Almond bahwa sistem politik adalah sebuah sistem interaksi yang dapat ditemukan dalam masyarakat merdeka (The political system is a system of interaction that can be found in a free society), yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. sedangkan fungsi adaptasi adalah sebuah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.

Menurut Rusadi Sumintapura

Pengertian Sistem politik menurut Rusadi Sumintapura bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Menurut Sukarna

Pengertian sistem politik menurut Sukarna bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara.

Menurut Drs. Sukarno

Pengertian sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Menurut Rusadi Kartaprawira

Definisi sistem politik adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.

Menurut Drh. Wiku Adisasmito

Sistem politik adalah suatu dugaan abstrak dari kekuatan-kekuatan yang berbenturan antara negara dan pemerintah.

Menurut Mohamad Bahrudin Podomi

Sistem politik adalah rangkaian metode yang bersifat sistematis, terstruktur, dan fleksibel terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal.

Menurut Drs. Abdul Kadir

Sistem politik adalah suatu sitem yang legitimate, sistem yang memelihara ketertiban (order-manitaining) atau sistem yang mentransformasi (transforming system) dalam suatu masyarakat. Sistem politik pada hakikatnya adalah suatu pola interaksi yang tetap, legitimate, yang mengikat dan bersifat otoritatif, yang melibatkan kekuasaan, aturan yang luas dan signifikan.

Menurut Fredrick W. Frey

Sistem politik adalah sistem interaksi dalam suatu masyarakat melalui mana alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan.

Menurut Prof. Sri Sumantri

Definisi sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

Menurut Prayetno

Sistem politik adalah sejumlah lembaga atau aktivitas politik dimasyarakat yang berfungsi mengubah input (demand, support dan resources) menjadi kebijakan yang otoritatif bagi masyarakat (out-put).

2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik.

  • Partai Politik

Partai politik merupakan sarana seseorang untuk melakukan partisipasi politik sebagai aktualisasi hak-haknya sebagai warga negara. Partai politik tidak bisa lepas dari peran warga negara sebagai pendukungnya. Melalui partai, seorang warga akan melakukan partisipasi politik, yang  mana hal ini mencakup semua kegiatan sukarela seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, pembentukan kebijakan publik, memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai, kelompok kepentingan, kelompok penekan, duduk dalam lembaga legislatif dan sebagainya.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kedudukan politik dengan cara (yang biasanya) konstitusional yang mana kekuasaan itu partai politik dapat melaksanakan program-program serta kebijakan-kebijakan mereka.

Berikut akan dipaparkan beberapa definisi partai politik oleh para ahli :

Menurut R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka.

Menurut Carl J. Frederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya Modern Political Parties, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut Mark N. Hagopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

  • Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Contoh persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan, yaitu organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu.

Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang.

Kelompok Penekan (Pressure Group)

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi pressure group.

Media Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komuniksai ini dapat mengikat semua warganya dengan sangsi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Althoff (1997) mendefenisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara system social dengan system politik.

3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Mengenai Pemberhentian Presiden telah diatur didalam UUD 1945.

Seorang presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yaitu

  • Berupa pengkhianatan terhadap negara
  • Korupsi
  • Penyuapan
  • Tindakan Berat lainnya atau
  • Perbuatan Tercela
  • Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/ wakil presiden

Mengenai Tata urut/Tata Cara Pemberhentian Presiden itu :

  • Diawali dengan usul yang diajukan oleh DPR Kepada MPR, akan tetapi sebelumnya harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerika, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas diduganya pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya
  • Mengenai usul DPR kepada Mahkamah Konstitusi harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya yaitu 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir pada sidang paripurna dan dihadiri sekurang-kurangnya yaitu 2/3 dari jumlah anggota DPR.
  • Mahmakah Konstitusi kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terkait usul / permintaan DPR tadi.
  • Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan Pelanggaran kemudian hasil Mahkamah Konstitusi diberikan kepada DPR
  • DPR melakukan sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  • MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 30 hari
  • Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus  diambil dalam rapat paripurna Majelis  Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang  hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi  kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat  paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat

4. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!

  • Akuntabilitas

Memiliki arti pertanggungjawaban secara umum, atau dapat dipersalahkan, dsb.

Artinya bahwa negara sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur.

Selain hal tersebut, ini juga bisa dimaknai supaya pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya dan dapat dipersalahkan apabila meleset dari hal yang seharusnya.

  • Transparansi

Menyangkut mengenai keterbukaan pemerintah terhadap informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pemerintah tersebut.

Informasi tersebut umumnya dibuka terhadap rakyat agar rakyat juga mampu mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan pemerintah bekerja secara transparan/tanpa kecurangan suatu pihak.

  • Independensi

Jika kerap kali independency diartikan sebagai keadaan Netral atau tidak berpihak maka itu salah karena apa pun selalu dihadapkan pada dua pilihan sehingga makna independensi menjadi berpihak pada pihak yang benar.

  • Koordinasi

Memiliki makna bahwa antar memiliki jabatan harus memiliki koordinasi yang baik akan tercipta sistem pemerintahan yang tertata dengan baik.

Selain itu antar lembaga juga harus memiliki hubungan yang baik dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang akhirnya berakibat pada ketidak- efisiensi-an kebijakan.

  • Partisipasi

Di sini bermakna bahwa seluruh pemangku jabatan harus mengambil andil dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dalam negara tersebut sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat tersalurkan.

Hal ini berarti bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan dan seluruh keputusan terhadap kebijakan tertentu harus didasarkan pada kepentingan rakyat banyak.

  • Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
  • Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
  • Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
  • Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
  • Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!

  • Ikut dalam Pemilu dan tidak golput.
  • Merayakan hari-hari besar politik.
  • Tidak mencela dan mendemonstrasikan suatu hal buruk yang berhubungan dengan seoarang oknum calon maupun wakil pemerintah daerah.
  • Ikut berpartisipasi dalm mensosialisasikan uandang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah.
  • Ikut mendukung pemberantasan KKN.
  • Membantu tugas pemerintah dengan menjadi warga negara yang baik dan mematuhi peraturan yang ada.
  • Mengkritik dan menegaskan jika ada tindakan pemerintah yang salah menurut kita.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli Halaman 98 Bab 3 (Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli Halaman 98 Bab 3 (Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

About Muhammad

Check Also

[Kunci Jawaban] Perhatikan tabel hasil percobaan tentang pemuaian zat cair berikut ini a. Rumuskan masalah yang sesuai dengan tabel di atas! b. Berdasarkan masalah dan data tabel tersebut, apa kesimpulannya?

[Kunci Jawaban] Perhatikan tabel hasil percobaan tentang pemuaian zat cair berikut ini a. Rumuskan masalah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!