web tracker

Jelaskan latar belakang terjadinya upaya pembebasan Irian melalui operasi militer

Indonesian History Questions and Answer Keys Class 12 2013 Revised Curriculum 2018 TRAINING COMPETENCY TEST Explain the background of the efforts to liberate Irian through military operations Page 102 Chapter 3 (Indonesian Political and Economic System and Structure in the Guided Democracy Period (1959-1965)) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 LATIH UJI KOMPETENSI Jelaskan latar belakang terjadinya upaya pembebasan Irian melalui operasi militer Halaman 102 Bab 3 (Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan latar belakang terjadinya:

a. upaya pembebasan Irian melalui operasi militer

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, tercatat salah satu peristiwa penting yakni pembebasan Irian Barat dari tangan pemerintahan Belanda yang masih ingin menguasai salah satu wilayah Indonesia meski saat itu Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya.

Meski sidang Konferensi Meja Bundar (KMB) telah dilaksanakan dan menghasilkan salah satu keputusan yakni Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian, namun setelah pengakuan kedaulatan. Belanda tidak juga menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Keadaan ini akhirnya melatar belakangi timbulnya perjuangan melalui jalur diplomasi dan konfrontasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda untuk Irian Barat.

Setelah upaya untuk merebut kembali Irian Barat dengan cara diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintahan Indonesia menempuh dengan jalur Konfrontasi Militer, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah :

  • Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
  • Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
  • Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan

Dengan dideklarasikannya Trikora mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari kesatuan Motor Torpedo Boat, telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehinga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul.

b. konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia.

Latar belakang terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia adalah keinginan federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malasyia, yang mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas Persetujuan Manila yang ditandatangani oleh Indonesia, Filipina dan Federasi Malasyia. 

Situasi tersebut membuat Indonesia melalui Presiden Soekarno berang dan menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah nusantara sehingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. 

Konfrontasi dengan Malasyia kemudian diumumkan Presiden Sukarno dengan mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta dan diikuti dengan pembentukan komando penyerangan atas Malasyiayang bernama Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani.

Perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang yang dikeluarkannya Presiden Soekarno berisi:

  • Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia
  • Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia

Sejarah mencatat bahwa konfrontasi dengan Indonesia dengan Malasyia merupakan salah satu penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif selama pemerintahan demokrasi terpimpin.

Berikut ini adalah beberapa penyimpangan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif selama pemerintahan demokrasi terpimpin:

  • Pemerintahan orde lama membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yakni New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO).
  • Melakukan konfrontasi dengan Malaysia dengan alasan bahwa Federasi Malaysia merupakan boneka Inggris untuk melakukan penjajahan yang membahayakan revolusi Indonesia.
  • Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsadengan alasan diterimanya Malaysia sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB sehingga Indonesia terkucilkan dari dunia pergaulan internasional.
  • Indonesia membentuk poros Jakarta – Beijing pada masa orde lama sehingga membuat Indonesia seolah – olah pro komunis.
  • Indonesia melaksanakan politik mercusuar, yakni suatu politik yang mengagungkan kebesaran Indonesia di mata dunia pergaulan internasional dengan membangun Stadion Senayan (gelora bung Karno) dan menyelenggarakan pesta olahraga negara – negara anggota NEFO di Jakarta.

2. Jelaskan tentang kebijakan sanering yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1959.

Pada dasarnya, sanering adalah tidak beda jauh dengan devaluasi, yang di dalamnya merupakan suatu wujud kebijakan pihak pemerintah pada suatu negara untuk menurunkan nilai mata uang agar daya beli masyarakat menjadi menurun. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan istilah redenominasi, padahal sudah jelas arti dari kedua istilahnya sangat berbeda.

Untuk masyarakat Indonesia yang lahir pada tahun 1950-an dan 1960-an, pasti mereka pernah mengalami kebijakan sanering di Indonesia. Pemerintahan Indonesia pada saat itu tercatat pernah melakukan kebijakan sanering sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1950, 1959, dan 1965. Saat itu, bisa dibilang kondisi perekonomian di Indonesia sangat buruk.

Lantas, apa yang dimaksud dengan sanering itu sendiri, sehingga bisa berdampak pada kekacauan kondisi ekonomi di Indonesia?

Jadi, sanering adalah suatu proses pemotongan nilai mata uang yang sedang beredar di masyarakat. Sebagai contoh nyata, seperti kebijakan sanering yang pernah terjadi di bulan Agustus tahun 1959.

Kala itu, pihak pemerintah menurunkan nilai pecahan mata uang rupiah sebesar Rp500 dengan gambar macan menjadi Rp50. Pemerintah kala itu juga turut menurunkan nilai pecahan Rp1000 dengan gambar gajah menjadi sebesar Rp100.

Dampaknya, mata uang yang sudah lama ditabung menjadi tidak memiliki nilai, seluruhnya hanya tinggal 10% saja. Kerusuhan massal pun terjadi dimana-mana. Khususnya karen pada saat itu tidak diberlakukannya upaya sosialisasi, sehingga informasi yang beredar tidak bisa diterima secara menyeluruh ke semua wilayah di Indonesia.

Kebijakan sanering ini terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena adanya hiperinflasi. Saat itu, terjadi lonjakan harga barang dan begitu banyaknya uang yang beredar di masyarakat.

Sebagai gambaran saja, pada tahun 1965 ketika terjadi sanering episode ke 3, nilai inflasi mata uang rupiah saat itu menyentuh 635,5%.

Akibatnya, masyarakat Indonesia pun menjadi semakin terjepit, daya turun menjadi menurun karena berbagai harga menjadi meningkat, sedangkan pendapatan masyarakat menjadi menurun karena adanya pemotongan nilai mata uang rupiah.

Jadi, jika kali itu harga satu kilogram telur adalah Rp1.500, maka ketika terjadi sanering masyarakat tidak serta merta bisa membelinya dengan harga Rp150. Nah, dari hal tersebut kita bisa bayangkan betapa kacaunya dampak sanering.

Dampak Sanering Pada Perekonomian Negara

Berdasarkan pengertian sanering diatas, maka kebijakan ini sudah seharusnya mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat dan juga menekan laju inflasi mata uang. Tapi, fakta sejarah membuktikan pada tahun 1959 kondisi ini justru menimbulkan kekacauan yang sangat besar.

Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat di atas, Indonesia pernah menerapkan kebijakan sanering pada 25 Agustus 1959 yang kala itu berdasarkan UU No 2 Prp. Th. 1959.

Kala itu, pemerintahan Ir. Soekarno memutuskan untuk menurunkan nilai mata uang bergambar macan dengan nilai Rp500 menjadi Rp 50, dan mata uang bergambar gajah dengan nilai Rp1000 menjadi hanya Rp100 saja.

Tujuan utama diberlakukannya kebijakan ini adalah demi menekan laju inflasi yang kala itu berlangsung dari tahun 1960 an. Tapi, kala itu sistem informasi belum mudah diperoleh seperti saat ini, sehingga pada hari pertama disosialisasikan kebijakan ini, tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan sosialisasi tersebut.

Sehingga, beberapa masyarakat yang sudah mengetahui informasi ini berlomba-lomba untuk membelanjakan uang dengan pecahan Rp500 dan Rp1000 secara serentak.

Hampir seluruh toko sembako, para pedagang hewan ternak, dan usaha lainnya diserbu oleh masyarakat agar bisa membelanjakan uang tersebut.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepanikan masyarakat dan melahirkan kerugian yang sangat besar pada para pemilik bisnis. Sehingga, kondisi perekonomian Indonesia menjadi sangat kacau karena masyarakat tidak ingin mempunyai uang pecahan Rp500 dan Rp1000.

Kebijakan tersebut lantas memperparah beban pemerintah dan juga meningkatkan laju inflasi. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia lantas mengalami defisit sampai 29,7% dan terus melonjak hingga 63,4% pada tahun 1965.

Kelemahan Kebijakan Sanering

Berdasarkan kebijakan sanering yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 1959 lali, kita bisa menilai bahwa kebijakan sanering lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan.

Walaupun saat ini kebijakan diberlakukannya sanering sangat kecil, namun para pebisnis harus tetap waspada dan mengawasi perkembangan ekonomi di Indonesia secara berkala.

Berikut ini adalah kelemahan sanering jika diterapkan pada perekonomian negara.

  • Terlantarnya pembangunan ekonomi nasional
  • Menurunnya nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing.
  • Penurunan daya beli masyarakat
  • Masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, khususnya masyarakat kecil

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 LATIH UJI KOMPETENSI Jelaskan latar belakang terjadinya upaya pembebasan Irian melalui operasi militer Halaman 102 Bab 3 (Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965))”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 LATIH UJI KOMPETENSI Jelaskan latar belakang terjadinya upaya pembebasan Irian melalui operasi militer Halaman 102 Bab 3 (Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

About Muhammad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!