Breaking News

Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia

Questions and Answers to PPKN Class 10 Curriculum 2013 Revised 2017 Describe the types of powers that apply in the administration of the state in the Republic of Indonesia Page 34 Chapter 1 (Pancasila Values in the Framework of State Government Implementation Practices) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia Halaman 34 Bab 1 (Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

UJI KOMPETENSI BAB 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!

Jenis jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di RI, yaitu:

  • Kekuasaan legislative merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
  • Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pealnggaran undang-undang.
  • Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pembagian Kekuasaan yang ada Negara di Indonesia

  • Kekuasaan Horizontal

Kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu contohnya : legislatif, eksekutif dan yudikatif.

  • Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD.

  • Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang digunakan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

  • Kekuasaan legislative

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk membentuk/menyusun undang-undang.

  • Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan  yang berwewenang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

  • Kekuasaan eksaminatif/inspektif

Kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

  • Kekuasaan moneter

Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan juga memelihara kestabilan nilai rupiah.

  • Kekuasaan vertikal

Kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang diatur menurut tingkatnya yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatan yang ada di pemerintahan.

2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

  • Kedaulatan berada di tangan rakyat

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) bukan lagi lembaga tertinggi negara. Presiden tidak lagi dipilih oleh negara melaj kan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sehingga presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat.

  • Negara berbentuk negara kesatuan namun dengan otonomi daerah yang luas

Amandement UUD 1945 membuat distribusi kekuasaan menjadi lebih merata. Pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengelola daerahnya, namun dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Negara bukanmenjadi negara federal karena kedaulatan tetap dipegang pemerintah pusat dan sistem hukum Indonesia masih seragam

  • Presiden sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan eksekutif

Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat menjabat paling lama 2 periode. Pemerintahan bersifat republik presidensial dimana Presiden menjalankan kekuasaanya dengan dibantu oleh menteri yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.

  • Kekuasaan kegislatif dipegang oleh DPR dan DPD

Amandemen UUD 1945 membentuk lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga membuat parlemen menjadi bikameral (dua kamar) yang terdiri dari DPR dan DPD. Anggota DPD dan DPR dipilih langsung oleh rakyat. Namun anggita DPD terdiri dari calon perseorangan dan dipilih mewakili daerah, bukan mewakili partai politik, berbeda dengan DPR. DPR menjalankan tugasnya dalam menyusun peraturan perundang-undangan dengan pada bidang tertentu dibantu oleh DPD, seperti pada bidang bidaya dan otonomi daerah.

  • Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MK dan MA

Amandemen UUD 1945 membentuk lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). MK terdiri dari 9 hakim yang dipilih dari unsur pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR. MK berwenang menyidang perselisihan pemilihan umum dan menguji peraturan dari tingkat peraturan presiden ke atas. Sementara peratiran di bawah tingkat peraturan presiden, seperti peraturan daerah dan peraturan menteri dilakukan oleh MA.

  • Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

  • Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.

  • Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

  • Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

  • Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif

Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

  • Kekuasaan Moneter

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang

3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!

Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945, dan dibagi dalam 2 bagian yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu.

  • Kekuasaan konstitutif (kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UU)
  • Kekuasaan eksekutif (Kekuasaan untuk membentuk UU dan pemerintahan)
  • Kekuasaan legislatif (Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang)
  • Kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan)
  • Kekuasaan eksaminatif/inspektif (kekuasaan yang berhubungan dengan keuangan negara)
  • Kekuasaan moneter (kekuasaan yg melaksanakan kebijakan moneter)

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahannya.

Di dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!

  • Merumuskan kebijakan yang sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan pembinaan pemerintahan, otonomi, pendudukan sipil, administrasi, serta pemerintahan umum
  • Menetapkan serta melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang
  • Mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkup kementerian terkait
  • Bertanggungjawab penuh dalam mengawasi tugas yang dilaksanakan
  • Mengoordinasi fasilitas umum, termasuk pembuatan dan penggunaannya
  • Melakukan penelitian yang dibutuhkan serta pengembangan pemerintahan
  • Mengembangkan sumber daya manusia
  • Melaksanakan kegiatan teknis pada tingkat pusat serta daerah
  • Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden.
  • Mengarahkan lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka serta memberikan dukungan substantif.
  • Melakukan pengawasan langsung pada daerah dan administrasi lokal di dalam sektor administratif lingkup tugasnya.
  • Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  • Melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
  • Menjalankan pelayanan administrasi.
  • Mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat presiden.

5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

Dapat dikatakan penyelenggara Pemerintah adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mengatur pemerintahan, dimana Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengatur masing-masing daerah, sekaligus dapat mematau kinerja dari masing-masing pimpinan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian. Untuk mendukung pola pemerintahan yang Indonesia-sentris, bukan hanya Jawa-sentris, pemerintah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah mencakup pelaksana tugas pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, keluarahan, RW, hingga tingkat terkecil di wilayah RT.

Pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia. Dengan adanya pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak perlu turun ke setiap daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, dengan adanya pemerintah daerah, pemerintah memiliki aparatur yang dapat berada di tempat ketika dibutuhkan oleh masyarakat.

Di samping itu, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting berkat adanya fungsi desentralisasi yang belakangan ini semakin getol digencarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat berharap bahwa pemerintah daerah jangan lagi terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus dapat mandiri, terutama dalam mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Tak jarang ekonomi daerah sulit tumbuh karena pemerintah daerah terlalu bergantung dengan pemerintah pusat, yang mengakibatkan birokrasi menjadi berbelit-belit.

Sebenarnya, dengan adanya pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap bahwa tak semua kegiatan administrasi dan pengembangan daerah harus bergantung dan dilakukan oleh pemerintah pusat. JIka pemerintah pusat bekerja dengan baik, seluruh daerah dapat berkembang dan tak harus mandek karena menunggu tindakakn dari pusat.

Simpulan:

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia. Dengan adanya pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat mendelegasikan beberapa tugas dan fungsi pemerintahan kepada aparat di daerah dan dengan demikian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyejahterakan rakyat, dan menyelesaikan tantangan-tantangan daerah dengan lebih cepat dan efektif.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia Halaman 34 Bab 1 (Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia Halaman 34 Bab 1 (Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

About Muhammad

Check Also

[Kunci Jawaban] Apakah yang dimaksud energi fosil? Mengapa kita tidak boleh menggunakan energi yang berasal dari fosil secara berlebihan? Coba jelaskan!

[Kunci Jawaban] Apakah yang dimaksud energi fosil? Mengapa kita tidak boleh menggunakan energi yang berasal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!