Breaking News

Informasi tentang topik Konferensi Asia Afrika (KAA)

Questions and Answer Keys for Indonesian History Class 12 Curriculum 2013 Revision 2018 TASK Information on the topic of the Asian-African Conference (KAA) Page 220 Chapter 6 (Indonesia on the World Stage) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 TUGAS Informasi tentang topik Konferensi Asia Afrika (KAA) Halaman 220 Bab 6 (Indonesia Dalam Panggung Dunia) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

TUGAS

a. Bagi peserta didik kedalam 6 kelompok

b. Masing-masing kelompok mencari informasi tentang topik yang berbeda. Topik tersebut adalah:

1. Konferensi Asia Afrika (KAA)

Pengertian Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (Burma), Sri Lanka (Ceylon), India dan Pakistan, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Sunario.

Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955 pada Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini mencerminkan apa yang mereka lihat sebagai kekuatan Barat keengganan untuk berkonsultasi dengan mereka tentang keputusan yang mempengaruhi Asia selama perang dingin, kekhawatiran mereka tentang ketegangan antara Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat.

Keinginan mereka untuk menyebarkan hubungan damai antara Cina dan Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Perancis di Aljazair, Indonesia dan keinginan untuk mempromosikan hak-hak mereka dalam konflik dengan Belanda di Irian Barat.

Sepuluh poin hasil dari pertemuan ini kemudian terkandung dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi “pernyataan dukungan untuk kerusuhan dan kerjasama dunia”. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya menyebabkan pembentukan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.

Sejarah Konferensi Asia-Afrika

23 Agustus 1953 – Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia) di DPR Sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika di perdamaian dunia.

25 April – 2 Mei 1954 – Pengadilan Berlangsung Colombo di Sri Lanka. Hadir pada pertemuan para pemimpin India, Pakistan, Burma (sekarang Myanmar), dan Indonesia. Dalam konferensi ini Indonesia mengusulkan perlunya setiap

Konferensi Asia Afrika.

  • 28-29 Desember 1954 – Untuk menyelesaikan ide masalah Percobaan Asia-Afrika, yang diselenggarakan Pengadilan Bogor. Dalam uji coba ini dirumuskan secara lebih rinci tentang tujuan persidangan, serta siapa yang akan diundang.
  • 18-24 April 1955 – Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Sidang ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Hasil uji coba ini dalam bentuk perjanjian yang dikenal sebagai Prinsip Sepuluh Bandung.

Untuk memperingati lima puluh tahun sejak pertemuan bersejarah, Kepala negara negara Asia dan Afrika telah diundang untuk menghadiri pertemuan baru di Bandung dan Jakarta antara 19-24 April 2005. Sebagian besar pertemuan yang diadakan di Gedung Merdeka, lokasi pertemuan berusia 50 tahun yang lalu. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan juga menghadiri pertemuan ini.

Latar Belakang Konferensi Asia-Afrika

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara mana pun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional.

Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat atau Blok kapitalis (liberal), sedangkan Uni Soviet memelopori kemunculan Blok Timur atau blok sosialis (komunis).

Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib itu menimbulkan rasa setia kawan.

Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan, di antaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Vietnam, dan Libia. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya.

Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika. Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya.

Terwujudnya Konferensi Asia-Afrika

Terwujudnya konferensi Asia-Afrika didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor.

A. Konferensi Colombo (Konferensi Pancanegara I)

Pada tanggal 28 April-2 Mei 1954 diadakan konferensi di Colombo, ibu kota Srilangka. Adapun wakil dari 5 negara yang hadir tersebut sekaligus akan menjadi sponsor KAA sebagai berikut.

  • Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo.
  • India, diwakili oleh Perdana Menteri Shri Pandit Jawarhalal Nehru
  • Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah.
  • Birma (sekarang Myanmar), diwakili oleh Perdana Menteri Unu.
  • Srilangka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala.

Dalam konferensi ini Indonesia mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya negara-negara Asia, tetapi juga beberapa negara Afrika. Gagasan ini disambut positip dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo mendapat mandat untuk menjajagi kemungkinan dilaksanakan konferensi Asia-Afrika. Dalam konferensi Colombo ini diputuskan antara lain sebagai berikut.

  • Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis.
  • Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko.
  • Menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia-Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara.

B. Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

Pada tanggal 28-31 Desember 1954 diadakan Konferensi di Bogor. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Colombo, di mana negara-negara sponsor akan mengevaluasi hasil penjajagan Indonesia dalam mempersiapkan KAA. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam Konferensi Bogor adalah tujuan konferensi, tempat konferensi, agenda pembicaraan negara-negara yang akan diundang dan kesekretariatan.

Rekomendasi yang diajukan dalam sidang ini adalah sebagai berikut.

  • Mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955.
  • Menetapkan kelima negara peserta konferensi Colombo sebagai negara-negara sponsor.
  • Menetapkan 25 negara-negara Asia-Afrika yang akan diundang.
  • Menentukan tujuan konferensi Asia-Afrika.

Fungsi Konferensi Asia-Afrika

  • Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional.
  • Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta.
  • Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia-Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama.
  • Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional.

Tujuan Konferensi Asia-Afrika

  • Memajukan kerja sama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama.
  • Kerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika.
  • Memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika, seperti: menjamin kedaulatan, melenyapkan deskriminasi ras dan penjajahan.
  • Memperbesar peranan Asia-Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia.

Bidang Pelaksanaan Kerja Sama Konferensi Asia-Afrika

  • Kerja sama ekonomi.
  • Kerja sama kebudayaan.
  • HAM dan hak menentukan nasib sendiri.
  • Masalah negara-negara yang belum merdeka.
  • Peningkatan kerja sama dunia.

Anggota Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada tanggal 18-25 April 1955 bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk lima negara sponsor) dari 30 negara yang diundang. Satu negara yang tidak hadir yakni Federasi Afrika Tengah (Rhodesia dan Nyasa) karena sedang terjadi pergolakan politik orang-orang Negro menentang ras diskriminasi.

Adapun negara-negara yang hadir dalam KAA adalah :

  • Indonesia
  • India
  • Birma (Myanmar)
  • Pakistan
  • Srilangka
  • Afghanistan
  • Kamboja (Kampuchea)
  • Republik Rakyat China
  • Mesir
  • Ethiopia
  • Ghana (Pantai Emas)
  • Iran
  • Irak
  • Jepang
  • Yordania
  • Laos
  • Libanon
  • Liberia
  • Libia
  • Nepal
  • Filipina
  • Saudi Arabia
  • Sudan
  • Syiria
  • Muang Thai
  • Turki
  • Vietnam Utara
  • Vietnam Selatan
  • Yaman

Dalam KAA ini negara-negara peserta terdiri dari 3 kelompok pandangan politiknya yang berbeda, yaitu: kelompok yang pro Barat, seperti Filipina, Muang Thai, Pakistan, Iran, dan Turki; kelompok yang beraliran Komunis yaitu RRC dan Vietnam Utara; dan kelompok yang netral seperti India, Birma, Srilangka dan Indonesia, serta ada juga yang belum menampakkan pandangan politiknya.

Hasil Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati para peserta sebagai berikut:

Kerja sama ekonomi, antara lain mengusahakan kemajuan ekonomi, memajukan perdagangan, saling memberikan bantuan teknik, dan mendirikan bank-bank.

Kerja sama kebudayaan, antara lain memajukan kerja sama kebudayaan sebagai jalan terpenting untuk mendapatkan pengertian antara bangsa-bangsa Asia -Afrika, memajukan pendidikan dan pengajaran dengan pertukaran pelajar, pelatih, dan guru.

Masalah hak asasi manusia, yakni menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB serta menentang ras diskriminasi.

Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, yakni menentang adanya imperialisme dan menuntut kemerdekaan bagi rakyat Aljazair, Maroko, dan Tunisia.

Masalah-masalah lain, yakni mengakui hak-hak bangsa Arab di Palestina dan menuntut soal Palestina diselesaikan secara damai, menuntut kembalinya wilayah Irian Barat (sekarang Papua) kepada Indonesia serta menuntut hak wilaya Aden bagi Yaman.

Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia dengan cara berikut.

  • Mendesak PBB untuk menerima negara-negara yang telah memenuhi persyaratan yakni Kamboja, Srilangka, Jepang, Yordania, Laos, Libya, Nepal dan Vietnam.
  • Mengusulkan supaya diadakan pelarangan atas pembuatan, percobaan dan penggunaan senjata nuklir.
  • Mengusulkan diadakan kerja sama semua negara di seluruh dunia atas dasar menghormati hak-hak manusia.

Pernyataan mengenai usaha memajukan perdamaian dan kerja sama di dunia. Selain keputusan KAA di atas, konferensi Asia-Afrika juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal dengan “Dasasila Bandung” (Bandung Declaration). Adapun isi Dasasila Bandung selengkapnya adalah :

  • Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
  • Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  • Mengakui persamaan ras, dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil.
  • Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal besar maupun kecil.
  • Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  • Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
  • Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
  • Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, ataupun cara damai lain lagi menurut pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam PBB.
  • Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.
  • Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
  • Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : 70 Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli

Pengaruh Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika di tutup secara resmi pada tanggal 24 April 1955. para utusan kembali ke negaranya masing-maisng untuk memperjuangkan hasil-hasil konferensi secara bersama-sama. Konferensi Asia-Afrika membawa pengaruh atau akibat penting, misalnya :

  • Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Serikat.
  • Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat. Hal ini tampak dengan meningkatnya jumlah negara-negara Asia-Afrika yang merdeka setelah tahun 1955.
  • Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Birma, dan Srilangka mulai diikuti negara-negara lain yang tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur.

Peranan Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika

Yaitu sebagai berikut:

  • Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung tanggal 28-29 Desember 1954 di Bogor (Jawa Barat). Konferensi ini sebagai pendahuluan dari Konferensi Asia Afrika.
  • Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung (Jawa Barat). Dalam konferensi ini beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting, di antaranya adalah : Ketua Konferensi : Mr. Ali Sastroamidjoyo, Sekretaris Jenderal Konferensi : Ruslan Abdulgani, Ketua Komite Kebudayaan : Mr. Muh. Yamin, dan Ketua Komite Ekonomi: Prof. Ir. Roseno.

2. Gerakan Non Blok (GNB)

Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk:

menjamin “kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok” dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.

Wadah perjuangan Negara Negara yang sedang berkembang.

Mengurangi ketegangan blok barat yang dipimpin oleh amerika serikat dan blok timur yang dipimpin oleh uni soviet (rusia).

Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.

Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Cina. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut.

Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.

Sejarah Gerakan Non Blok

Kata “Non-Blok” diperkenalkan pertama kali[rujukan?] oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah:

  1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.
  2. Perjanjian non-agresi
  3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
  4. Kesetaraan dan keuntungan bersama
  5. Menjaga perdamaian

Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah lima pemimpin dunia: Josip Broz Tito presiden Yugoslavia, Soekarno presiden Indonesia, Gamal

Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.

Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama Blok lain, terutama Blok Timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara nonblok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan budaya di antara negara-negara Asia Tenggara.

Untuk mencapai tujuan ASEAN yang telah dirumuskan, maka perlu untuk melakukan bisnis dan kegiatan. Dalam pelaksanaan 11 komite telah dibentuk, misalnya, bahan makanan dan komite pertanian, keuangan, pariwisata, media massa dan lain-lain. Komite ini bertujuan untuk meningkatkan bentuk kerjasama antara enam negara anggota. Di samping itu, juga membentuk komite-komite dari Komite Ad Hoc (Working Paniti). Komite ini, antara lain, Pansus bertugas meningkatkan hubungan perdagangan dengan EEC. Juga panitia bahwa peningkatan kerjasama antara ASEAN dan Australia, Selandia Baru, Kanada da negara-negara lain.

Hasil Dari Konferensi Tingkat Tinggi Resmi ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi ke-1

  • Deklarasi Kerukunan ASEAN, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC),
  • Persetujuan Pembentukan Sekretariat ASEAN.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-2

  • Pencetusan Bali Concord 1.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-3

  • Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN.
  • Solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang.
  • Melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar peranan swasta dalam kerjasama ASEAN.
  • Usaha bersama dalam menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan ASEAN.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-4

  • ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi.
  • Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-5

  • Membicarakan upaya memasukan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota serta memperkuat identitas ASEAN.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-6

  • Pemimpin ASEAN menetapkan Statement of Bold Measures yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA.
  • Kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi enam negara penandatangan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-7

  • Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS.
  • Mengeluarkan deklarasi Terorisme, karena menyangkut serangan terorisme pada gedung WTC di Amerika.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-8

  • Pengeluaran deklarasi Terorisme, bagaimana cara-cara pencegahan.
  • Pengesahan ASEAN Tourism Agreement.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-9

  • Pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan itu berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASSC).

Konferensi Tingkat Tinggi ke-10

  • Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Program) yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerja sama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-11

  • Perjanjian perdagangan jasa demi kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan, memorandum of understanding (MoU) pendirian ASEAN-Korea Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-12

  • Membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS serta masalah nuklir Semenanjung Korea.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-13

  • Penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain seperti perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penandatangan kerjasama ASEAN dengan Korea Center, menyepakati ASEAN Center.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-14

  • Penandatanganan persetujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru

Hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Tidak Resmi ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi Tidak Resmi ke-1

  • Kesepakatan untuk menerima Kamboja, Laos, dan Myanmar sebagai anggota penuh ASEAN secara bersamaan.

Konferensi Tingkat Tinggi Tidak Resmi ke-2

  • Sepakat untuk mencanangkan Visi ASEAN 2020 yang mencakup seluruh aspek yang ingin dicapai bangsa-bangsa Asia Tengara dalam memasuki abad 21, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Konferensi Tingkat Tinggi Tidak Resmi ke-3

  • Kesepakatan untuk mengembangkan kerja sama di bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta melanjutkan reformasi struktural guna meningkatkan kerja sama untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Konferensi Tingkat Tinggi Tidak Resmi ke-4

  • Sepakat untuk pembangunan proyek jalur kereta api yang menghubungkan Singapura hingga Cina bahkan Eropa guna meningkatkan arus wisatawan.

Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (Jakarta 6 Januari 2005)

  • Pembahasan bagaimana penanggulangan dan solusi menghadapi Gempa atau Tsunami.

Pengertian Dan Pelaksanaa Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok

Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok adalah konferensi tingkat tinggi yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut prinsip politik tidak terikat oleh salah satu blok.

Konferensi Ke I

Pertemuan pertama berlangsung pada tahun 1961 di Beograd untuk memicu prinsip politik bersama-sama. Arti politik itu berbunyi “politik berdasarkan hidup berdampingan secara damai, blok bebas, bukan anggota aliansi militer dan impian aspirasi menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya”.

Konferensi pertama non-blok September 1961 di Beograd dianggap sebagai kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

Sebanyak 25 negara ikut ambil bagian 8 dari Asia, Afrika 9, 1 Eropa Yugoslavia, salah satu dari Amerika Latin Kuba dan 6 Arab. Konferensi ini adalah kekuatan pendorong dari Presiden Tito semakin bergeser ke Dunia Ketiga karena mereka ingin untuk melarikan diri dari blok isolasi kedua.

Threesome dengan Nehru dan Nasser, Tito memainkan pertemuan kelompok vokal. Konferensi ini membahas diskriminasi rasial, bantuan untuk kemajuan dan pengembangan dan pelucutan senjata.

Konferensi Ke II

Bulan konferensi kedua terjadi pada bulan Oktober 1964 di Kairo, diikuti utusan 48 negara dan sepuluh negara status pengamat resmi (sebagian besar Amerika Latin).

Di kedua konferensi sudah tampak konflik antara pimpinan moderat kelompok ngara Nehru dan pemimpin kelompok radikal Sukarno, dan Kwame Nkrumah.

Konferensi Ke III

Pada September 1970 Konferensi ketiga diadaan Non-Blok di Lusaka, ibukota Zambia. Jumlah peserta meningkat menjadi 54 negara, 9 negara mengirimkan pengamat.

Tema utama dari konferensi yang dipimpin oleh Presiden Zambia Kenneth Kaunda sengketa rezim minoritas kulit putih rasis di Afrika Selatan. Prinsip non-blok dinyatakan tidak mengurangi kekuatannya seperti yang telah dirumuskan di Kairo dan Beogard resolusi.

Konferensi Ke IV

Konferensi tingkat tinggi empat berlangsung September 1973 dan diikuti oleh 75 negara di Aljazair. Pangeran Sihanouk dari Kamboja mewakili pemerintah kerajaan.

Para pengamat terdiri dari gerakan kemerdekaan organisasi dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin. Tema utama konferensi tersebut dipimpin oleh Aljazair masalah Presiden Boumedienne negara-negara miskin. Dalam penutupan hak resolusi dirumuskan menasionalisasi perusahaan asing.

Konferensi Ke V

Konferensi kelima berlangsung pada bulan Agustus 1976 di Kolombo, ibukota Sri Lanka. Dalam konferensi ini, selain bunga diperkuat dari negara-negara non-blok yang merugikan tatanan ekonomi dunia yang tidak adil yang bisa mengancam perdamaian dunia juga dirumuskan bersama-sama melawan negara-negara non-blok di bidang perdagangan, industri, Media teknologi informasi termasuk memperkuat negara-negara non-blok. Konferensi berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut deklarasi perjuangan.

Konferensi Ke VI

Enam konferensi non-blok berlangsung September 1979 di Havana, ibukota Kuba. Jumlah peserta 94 negara, pengamat dari 20 negara dan 18 organisasi dan negara-negara dengan status tamu. Meskipun suasana diliputi konflik konferensi antara moderat dan radikal, konferensi berhasil merumuskan resolusi untuk memperkuat prinsip-prinsip non-blok dirumuskan dalam sebuah deklarasi politik.

Selain itu, deklarasi ekonomi yang memperkuat sikap non-blok terhadap apa yang mereka klaim sebagai yang merugikan dominasi kekayaan ekonomi asing negara-negara berkembang berhasil juga dirumuskan.

Konferensi Ke VII

Keanggotaan Kamboja tidak berhasil diselesaikan sehingga baik pemerintah Heng Samrin dan Pol Pot rezim hanya status pengamat, Non-Blok Summit, yang sedianya digelar pada bulan September 1982 di ibukota Irak, Baghdad dibatalkan karena perang antara Irak dan Iran belum berhasil diselesaikan. Kemudian, Delhi ibukota India untuk menjadi pengganti tempat untuk Konferensi Non-Blok ketujuh.

3. Misi pemeliharaan Perdamaian Garuda

Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan Pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959.

Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan Pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. Tiga negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap mesir.

Menteri Luar Negeri Kanada saat itu, Lester B. Perason, mengusulkan dibentuknyaperdamaian di Timur Tengah dalam Sidang Umum PBB. Usulan tersebut pun disetujui, sehingga pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces (UNEF).Indonesia menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF.Indonesia menyatakan kesediaannya memelihara perdamaian di Timur Tengah.Pada 18 November 1946, Liga Arab menetapkan resolusi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Hal ini menjadi pengakuan de jure menurut hukum internasional.

Peristiwa ini merupakan bentuk pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing.

Pada akhirnya, Indonesia untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan Kontingen Garuda I atau KONGA I.

Peran Indonesia dalam Misi

  • Garuda KONGA I dikirim tanggal 8 Janari 1957 ke Mesir yang terdiri dari 559 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infaneri Hartoyo yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Infanteri Suadi Suromihardjo.
  • KONGA II dikirim pada 1960 ke Kongo yang terdiri dari 1.074 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Kol. Prijatna dan digantikan oleh Letkol Solichin G.P.
  • KONGA III dikirim pada 1962 ke Kongo yang terdiri atas 3.475 pasukan. KONGA III di bawah misi UNOC dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infanteri Sobirin Mochtar.
  • KONGA IV dikirim pada 1973 ke Vietnam. Pasukan ini berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Wiyogo Atmodarminto.
  • KONGA V dikirim ke Vietnam pada 1973 di bawah misi ICCS. Pasukan dipimpin oleh Brigjen TNI Harsoyo.
  • KONGA VI dikirim ke Timur Tengah pada 1973 di bawah misi UNEF. Pasukan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Rudini.
  • KONGA VII pada 1974 dikirim ke Vietnam di bawah misi ICCS. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen TNI [[S. Sumantri]] dan digantikan oleh Kharis Suhud.
  • KONGA VIII dikirim ke Timur Tengah pada 1974 dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah. Pengiriman pasukan dilakukan paska Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel.
  • KONGA IX dikirim ke Iran dan Irak pada tahun 1988. Konga IX berada di bawah misi UNIIMOG.
  • KONGA X dikirim pada 1989 ke Namibia. Pasukan ini berada di bawah misi UNTAG dan dipimpin oleh Kol Mar Amin S.
  • KONGA XI dikirim ke Irak-Kuwait pada 1992 di bawah misi UNIKOM.
  • KONGA XII dikirim ke Kamboja padaa 1992 di bawah misi UNTAC.
  • KONGA XIII dikirim ke Somalia pada 1992 di bawah misi UNOSM dan dipimpin oleh May Mar Wingky S.
  • KONGA XIV dikirim ke Bosnia-Herzegovina pada 1993 di bawah misi UNPROFOR.
  • KONGA XV dikirim ke Georgia pada 1994 di bawah misi UNIMOG dan dipimpin oleh May Kav M. Haryanto.
  • KONGA XVI dikirim ke Mozambik pada 1994 di bawah misi UNOMOZ dan dipimpin oleh May Pol Drs Kuswandi.
  • KONGA XVII dikirim ke Filipina dpada 1994. Pasukan ini dipimpin oleh Brgjen TNI Asmardi Arbi.
  • KONGA XVIII dikirim ke Tajikistan pada November 1997 dan dipimpin oleh Mayor Can Suyatno.
  • KONGA XIX dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002 yang bertugas sebagai misi pengamat.
  • KONGA XX dikirim ke Republik Demokratik Kongo pada tahun 2003.
  • KONGA XXI dikirim ke Liberia mulai tahun 2003. Pasukan ini terdiri dari perwira AD, AL, dan AU yang terlatih dalam misi PBB dan memiliki kecakapan khusu sebagai pengamat militer.
  • KONGA XXII dikirim ke Sudan pada 9 Februari 2008 sebagai pengamata militer dan juga berkontrbusi untuk UNAMID (Darfur).
  • KONGA XXIII bertugas di Lebanon (UNIFIL) dan sempat ditunda keberangkatannya pada akhir September 2006.
  • KONGA XXIV bertugas di Nepal (UNMIN) mulai tahun 2008.
  • KONGA XXV bertugas di Lebanon mulai tahun 2008 dan sudah melakukan 11 kali rotasi hingga 2019.
  • KONGA XXVI bertugas di Lebanon pertama kali pada tahun 2008 untuk melaksanakan tugas sebagai satuan FHQSU dan INDO FP Coy.
  • KONGA XXVII tergabung dalam misi UNAMID di Darfur dan bertugas mulai tanggal 21 Agustus 2008.
  • KONGA XXVIII dikirim pada 16 Maret 2009 untuk bergabung dalam MTF UNIFIL.
  • KONGA XXIX dikirim ke Lebanon pada 29 Desember 2009 untuk memberikan dukungan kesehatan kepada personel UNIFIL maupun humanitarian.
  • KONGA XXXI dibentuk untuk memelihara citra UNIFIL di mata masyarakat Lebanon. Indonesia mengirimkan pasukannya sejak tahun 2010.
  • KONGA XXX bertugas sejak bulan Juli 2011 dengan nama Satgas MCOU XXX-A/UNIFIL.

4. ASEAN

Pengertian ASEAN

Pengertian ASEAN yang merupakan sebuah akronim dari Association of Souteast Asian Nations adalah Perhimpunan Negara-negara yang Berada dikawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah lima negara saja sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja dimana lima negara pertama adalah pendirinya.

ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahan yang begitu besar, jika dijumlahkan secara keseluruhan luas wilayahnya mencapai 1,7 juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi dengan jumlah populasi yang ada didalamnya sekitar setengah milyar orang. ASEAN dibentuk dengan maksud dan tujuan kepentingan negara-negara didalamnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dll.

Sejarah ASEAN

ASEAN yang merupakan sebuah perhimpunan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok, Thailand yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh lima negara yang disebut juga dengan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thalaind dan juga Filipina. Wakil-wakil dari ke-5 negara tersebut antara lain Adam Malik (indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Thanat Khoman (Thaialand), dan Narciso Ramos (Filipina).

Latar Belakang ASEAN

Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang paling utama adalah persamaan geografis. Negara-negara ASEAN sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, yang berada di sebelah selatan negara China dan berada di sebelah utara Samudera Hindia dan Benua Australia.

Selain itu juga terdapat persamaan suku bangsa, dimana masyarakat ASEAN memiliki budaya dasar Melayu-Austronesia. Semua negara ASEAN kecuali Thailand juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga ada persamaan nasib.

Hal lain yang mendasari pembentukan ASEAN sesuai dengan poin yang ada pada tujuan dibentuknya ASEAN di antaranya untuk mempererat kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tujuan ASEAN lain adalah untuk memajukan negara dan meningkatkan perdamaian di tingkat regional.

Tujuan ASEAN

ASEAN tersebut memiliki tujuan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok ialah untuk :

  • Mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan kemajuan sosial serta suatu pengembangan kebudayaan di kawasan tersebut dengan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan juga persahabatan untuk dapat memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa
  • Asia Tenggara yang sejahtera dan juga damai;
  • Meningkatkan kerjasama yang aktif dan juga saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama bagi anggota ASEAN di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan juga administrasi;
  • Meningkatkan perdamaian serta juga stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara pada kawasan ini dan juga serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  • Bekerjasama secara lebih efektif lagi guna untuk meningkatkan pemanfaatan pertanian dan juga industri mereka, memperluas perdagangan serta juga pengkajian masalah-masalah komoditi
  • Memelihara kerjasama yang erat dan juga berguna dengan berbagai organisasi internasional serta regional yang mempunyai tujuan serupa, dan juga untuk menjajagi segala kemungkinan untuk dapat saling bekerjasama secara erat di antara anggota ASEAN sendiri.
  • Saling memberikan bantuan didalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan juga penelitian dalam bidang-bidang profesi, teknik , pendidikan, serta juga administrasi;
  • internasional, dengan memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan juga komunikasi, serta juga meningkatkan taraf hidup rakyat Anggota ASEAN;
  • Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;

Adapun perdamaian dan juga stabilitas regional, itu menarik untuk dicatat bahwa sejak awal, belum ada konfrontasi bersenjata antara negara-negara dalam anggota, yang merupakan suatu catatan-layak untuk diingat ialah banyak argumen lama mengenai  perbatasan darat dan laut di wilayah tersebut.

Lambang Asean

Berikut merupakan lambang ASEAN yang masih digunakan sampai sekarang.Lambang Asean ialah simbol yang diresmikan pada bulan Juli Tahun 1997 yang berbarengan dengan diresmikannya Bendera Asean. Walaupun simbol ini sudah ada dari sebelumnya, namun baru digunakan dan diresmikan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010 saat pertemuan ke 6 Dewan Koordinasi Asean.

  • Warna Merah mengartikan Semangat Keberanian dan Kedinamisan
  • Warna Putih mengartikan Kesucian
  • Warna Biru mengartikan Perdamaian, Keamanan dan Stabilitas
  • Warna Kuning mengartikan Kekayaan dan Kemakmuran
  • Lingkaran mengartikan sebagai Persatuan dan Kesatuan
  • Ikatan Rumpun Padi mengartikan sebagai bentuk harapan yang terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial

Daftar Negara ASEAN

Saat ini ada 10 negara negara ASEAN, tidak termasuk Timor Leste yang masih belum terdaftar resmi sebagai anggota tetap ASEAN.

  • Indonesia (negara pendiri)
  • Malaysia (negara pendiri)
  • Thailand (negara pendiri)
  • Filipina (negara pendiri)
  • Singapura (negara pendiri)
  • Brunei Darussalam (bergabung tahun 1984)
  • Vietnam (bergabung tahun 1995)
  • Laos (bergabung tahun 1997)
  • Myanmar (bergabung tahun 1997)
  • Kamboja (bergabung tahun 1999)
  • Bentuk Kerjasama Negara Asean

Berikut ini merupakan Bentuk Kerjasama Negara Asean.

Kerjasama Politik Keamanan ASEAN

Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti Kawasan Damai, Bebas Dan Netral (Zone Of Peace, Freedom And Neutrality/ ZOPFAN), Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation /TAC in Southeast Asia),

dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara (Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ). Selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum (ARF).

Beberapa kerjasama politik dan keamanan:

  • Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT);
  • Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT);
  • Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan;
  • Penyelesaian sengketa Laut China Selatan;
  • Kerjasama Pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
  • Kerjasama di bidang hukum; bidang imigrasi dan kekonsuleran; serta kelembagaan antar parlemen;

Kerjasama Ekonomi ASEAN

Kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama-kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (AFTA).

Beberapa kerjasama ekonomi adalah:

  • Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui Kerjasama Industri ASEAN (ASEAN Industrial Cooperation /AICO);
  • Kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) melalui pemberlakuan Tarif Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff – CEPT) antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN;
  • Perdagangan Bebas dengan Mitra Wicara (Free Trade Agreement/FTA);
  • Kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan;
  • Kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam;
  • Kerjasama di sub-sektor pertanian dan kehutanan;
  • Kerjasama di sektor energi dan mineral;
  • Kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah; dan
  • Kerjasama dalam bidang pembangunan.

5. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 – 25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.

Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya revitalisasi OKI dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, telah diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan oleh Malaysia.

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (KTT) ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11-17 Oktober 2003, OKI sepakat untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasi Sekretariat OKI, terutama pada empat aspek, yaitu perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, dan sumber daya manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi, pada 7-8 Desember 2005 telah mengakomodasi keinginan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Macca Declaration dan OIC 10-years Program of Actions yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015.

OIC 10-years Program of Actions merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya menfokuskan pada masalah politik, tetapi juga ekonomi perdagangan. Program Aksi 10 tahun OKI mencakup isu-isu politik dan intelektual, isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat. Di bidang politik dan intelektual, dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi; membasmi ekstrimisme, kekerasan dan terorisme; menentang Islamofobia; meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar-negara anggota, pencegahan konflik, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas muslim, dan masalah-masalah yang dialami Afrika.

KTT OKI ke-11 berlangsung antara tanggal 13-14 Maret 2008 dan bertemakan “The Islamic Ummah in the 21st Century”. KTT ini menghasilkan beberapa dokumen utama, yaitu Piagam OKI, Final Communiqué, dan sejumlah resolusi. Final Communiqué mengangkat berbagai isu, antara lain mengenai politik, keamanan, Palestina, minoritas muslim seperti Kosovo, terorisme, ekonomi, sosial budaya, hukum, iptek, dan sosial budaya. Sementara itu, resolusi terkait yang berhubungan dengan keamanan global/regional antara lain adalahResolutions on the Cause of Palestine, the City of Al-Quds Al-Sharif and the Arab-Israel Conflict, Resolutions on Political Affairs, danResolutions on Muslim Communities and Minorities in Non-OIC Member States. Piagam Baru tersebut pada intinya merupakan penegasan OKI untuk mengeksplorasi bentuk kerja sama yang lain dan tidak terbatas pada kerja sama politik saja.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI dalam pidatonya menyampaikan antara lain (a) dukungan terhadap OIC’s Ten-Year Plan of Action yang merupakan cerminan pragmatisme OKI dalam menghadapi tantangan dan permasalahan umat, (b) konflik Palestina-Israel merupakan penyebab utama krisis di Timur Tengah dan juga merupakan tantangan serius perdamaian dan keamanan internasional; terkait dengan hal ini, Presiden Indonesia menyambut baik hasil Konferensi Annapolis pada bulan Desember 2007, terutama mengingat adanya joint understanding untuk mendirikan negara Palestina pada akhir tahun 2008, (c) potensi kapasitas negara-negara anggota OKI dapat diberdayakan dalam memainkan perannya dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan global, pemberantasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan, (d) Islam, demokrasi, dan modernitas maupun HAM adalah compatible, (e) Islam adalah agama perdamaian dan toleran. Upaya interfaith dan inter-civilization dialogue perlu didukung dalam mengurangi persepsi yang salah dan ketakutan terhadap Islam (Islamofobia) di kalangan Barat, (f) pembangunan umat Islam harus memperhatikan aspek lingkungan. Dapat disampaikan bahwa wakil Asia, Afrika, dan Arab juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama.

Selanjutnya, dalam KTM ke-35 OKI dengan tema Prosperity and Development di Kampala, Uganda, tanggal 18-20 Juni 2008, telah dilakukan penandatanganan Piagam Baru OKI oleh para Menteri Luar Negeri, termasuk Menteri Luar Negeri RI. Indonesia sangat mendukung proses revitalisasi OKI dan menginginkan agar OKI dapat semakin efektif dalam menanggapi berbagai perubahan dan tantangan global sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia senantiasa berpartisipasi aktif dalam OKI dengan tujuan akhir untuk mendorong proses good governance di dunia Islam untuk menjadikan OKI sebagai organisasi yang kredibel, kompeten, dan diakui perannya di dunia internasional.

Pertemuan ke-36 Dewan Menteri Luar Negeri OKI (PTM ke-36 OKI) yang dilaksanakan di Damaskus, tanggal 23-25 Mei 2009 membahas isu-isu kerja sama yang menjadi perhatian bersama seperti politik, komunitas muslim di negara bukan anggota OKI, kemanusiaan (humanitarian affairs), hukum, masalah-masalah umum dan keorganisasian, informasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi,dakwah, sosial budaya, dan administrasi serta keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikan pokok-pokok pidato, antara lain mengenai perlunya diintensifkan pelaksanaan reformasi OKI khususnya di bidang demokrasi, good governance, dan HAM, termasuk hak-hak wanita sesuai dengan mandat Program Aksi 10 Tahun OKI (TYPOA) dan Piagam Baru OKI, di samping isu Palestina, kerja sama perdagangan dan pelibatan sektor swasta di antara negara anggota, serta sebagai Ketua PCSP-OIC melaporkan perkembangan proses perdamaian di Filipina Selatan terkait dengan pelaksanaan pertemuan Tripartite antara Pemerintah Filipina-MNLF-OKI yang merundingkan implementasi sepenuhnya Perjanjian Damai 1996.​

Dalam berbagai forum internasional, termasuk OKI, Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina (Palestinian National Council) untuk memproklamasikan Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988. Dukungan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Di samping itu, Indonesia adalah anggota Committee on Al-Quds (Yerusalem) yang dibentuk pada tahun 1975.

Selain itu, isu terorisme juga telah menjadi perhatian utama OKI. Komitmen OKI untuk mengatasi masalah terorisme terlihat antara lain pada The Extraordinary Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism di Kuala Lumpur, Malaysia, 1-3 April 2002, yang menghasilkan Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism. Deklarasi tersebut pada intinya menekankan posisi negara-negara anggota OKI dalam upaya untuk memerangi terorisme dan upaya-upaya untuk mengkaitkan Islam dengan terorisme. Terorisme merupakan salah satu isu di mana OKI memiliki sikap bersama pada pembahasan di forum SMU PBB. Inti posisi OKI adalah perlunya pembedaan antara kejahatan terorisme dan hak sah perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Dalam kaitan ini, maka penyelesaian politik konflik Palestina secara adil akan memberikan sumbangan bagi pemberantasan the root causes of terrorism.

Pada tanggal 18 – 20 Mei 2010, dilaksanakan Pertemuan ke-37 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (KTM ke-37 OKI) di Dushanbe, Tajikistan.  Pertemuan ini merupakan KTM OKI pertama yang diadakan di Asia Tengah, dengan tema “Shared Vision of a More Secure and Prosperous Islamic World”.  Pertemuan tersebut merupakan momentum khusus bagi kawasan tersebut dalam rangka meningkatkan kerja samanya dengan negara-negara anggota OKI lain, dan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya OKI dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menekankan kembali mengenai proses reformasi OKI yang tengah berjalan dan perlunya negara-negara anggota OKI mendukung proses tersebut, antara lain melalui implementasi Piagam OKI dan Program Aksi 10 Tahun (TYPOA). Disampaikan pula bahwa Pemerintah RI mendukung upaya OKI bagi realisasi pembentukan Komisi HAM OKI dan terhadap statuta Organisasi Pembangunan Perempuan OKI yang telah disahkan.

Di masa mendatang, pembentukan kedua badan dimaksud akan semakin memperjelas posisi OKI dalam mempromosikan dan mengembangkan HAM dan isu perempuan di dunia internasional. Pemerintah RI juga menyatakan sikapnya atas upaya terciptanya dunia yang bebas dari senjata nuklir berdasarkan 3 pilar utama, yaitu nuclear disarmament, non-proliferasi nuklir, dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Untuk itu, Pemerintah RI menyambut baik tercapainya kesepakatan antara Iran, Turki, dan Brazil dalam hal pengaturan penggunaan energi nuklir. Hal ini diharapkan akan membantu penyelesaian isu nuklir Iran.

Di samping itu, pada kesempatan yang sama Pemerintah RI juga menyatakan dukungan atas berdirinya negara Palestina yang merdeka dan ajakan kepada komunitas internasional untuk secara bersama memberikan bantuan yang diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Palestina. Indonesia telah memberikan prioritas pada pengembangan capacity building bagi rakyat Palestina, mencakuppembangunan sosial, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, dan keuangan untuk periode 2008 – 2013.

Berkenaan dengan isu Islamofobia, Pemerintah RI menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas-agama dan kebudayaan yang konstruktif guna memperkecil timbulnya pemahaman yang keliru atas Islam, disamping memperkenalkan Islam sebagai agama yang mengedepankan toleransi dalam menjawab tantangan global saat ini. Dalam pembahasan resolusi tentang OIC Strategy Paper on Combating Defamation of Religion, Pemerintah RI menekankan kembali perlunya menjaga kesatuan sikap dan posisi Kelompok OKI terhadap isu-isu yang bersifat prinsipiil dan juga mengimbau kiranya Kelompok OKI dapat lebih menunjukkan fleksibilitas melalui engagement yang lebih bersifat konstruktif kepada pihak dan kelompok lain.

KTM OKI ke-37 telah mengesahkan apa yang disebut Deklarasi Dushanbe. Deklarasi tersebut menggarisbawahi beberapa isu, seperti Perdamaian di Timur Tengah; Afghanistan; pengutukan agresi Armenia terhadap Azerbaijan; menyambut baik kesepakatan pertukaran bahan bakar nuklir oleh Iran, Turki, dan Brazil; terorisme; perlucutan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal; pengembangan SDM dan pendidikan; mendorong kelancaran barang dan jasa di antara Negara OKI; dialog antar-peradaban dan Islamofobia.

Disela-sela pelaksanaan KTM, selaku Ketua Komite Perdamaian OKI untuk Filipina Selatan (OIC-PCSP – Peace Committee for the Southern Philippines), Indonesia mengadakan pertemuan Komite pada tanggal 20 Mei 2010 yang dihadiri oleh  anggota Komite, yaitu Arab Saudi, Brunei Darussalam, Libya, Malaysia, Mesir, Tajikistan, Turki, Senegal, serta Utusan Khusus Sekretaris Jenderal OKI untuk Filipina Selatan, Dubes Sayyed El-Masry. Bangladesh tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, selaku Ketua Komite, Indonesia menyampaikan laporan perkembangan implementasi dari Perjanjian Damai 1996, khususnya pasca-Pertemuan Tripartite (GRP – OKI – MNLF) Maret 2009 hingga pertemuan di Tripoli, Libya, 20 Mei 2010.

Mewakili Presiden RI, Menlu RI turut berpartisipasi dalam KTT Luar Biasa OKI ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 14-15 Agustus 2012 di Mekkah, Arab Saudi. KTT ini membahas isu-isu yang tengah menjadi perhatian bersama negara-negara anggota OKI, yaitu isuPalestina, Suriah, muslim Rohingya di Myanmar, Mali, dan Sahel. Di samping itu, KTT Luar Biasa OKI berhasil menyepakati Final Communique yang memuat keputusan KTT OKI untuk membekukan keanggotaan Suriah serta beberapa resolusi lainnya mengenai Palestina, Suriah, Mali, dan Sahel.

Selanjutnya, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-39 diselenggarakan di Djibouti pada tanggal 15-17 November 2012, setelah sebelumnya KTM ke-38 dilaksanakan di Astana, Kazakhstan. KTM OKI ke-39 mengambil tema “Session of Solidarity for Sustainable Development” dan dihadiri oleh 51 negara anggota OKI (26 delegasi pada tingkat menteri), observer, serta organisasi dan negara-negara tamu yang diundang. Pertemuan ini mengadopsi  Deklarasi KTM OKI ke-39 serta mendukung Republik Guinea sebagai tuan rumah KTM OKI ke-40. Selain itu, ditetapkan pula berbagai resolusi yang telah diputuskan oleh Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) di Jeddah bulan September 2012 serta resolusi yang telah diputuskan oleh Special Committee di sela-sela KTM OKI ke-39 di Djibouti.

Pada tanggal 2-7 Februari 2013, diselenggarakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 OKI di Kairo, Mesir yang dihadiri oleh 26 Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota OKI. Dalam KTT tersebut, Presiden RI menyampaikan pernyataan mewakili Kelompok Asia dan atas kapasitas nasional. Presiden RI antara lain menyatakan bahwa OKI harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada bagi kepentingan umat Islam dan berperan di tingkat global. Dalam kaitan ini, OKI harus dapat menjadi kontributor utama bagi perdamaian dunia dan keamanan, pembangunan ekonomi dan kemakmuran global yang merata, serta pengembangan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia.  

Pada tanggal 6 Februari 2013 juga telah diselenggarakan sesi khusus bagi Kepala Negara/Pemerintahan terkait isu settlements di wilayah Palestina. Sesi khusus ini diselenggarakan mengingat adanya rencana Israel untuk membangun lebih dari 3.600 pemukiman di Yerusalem Timur yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikanpernyataan Presiden RI yang memuat usulan langkah-langkah konkret yang dapat diambil OKI dalam kerangka diplomatik, legal, dan ekonomi.

KTT OKI ke-12 tersebut telah menghasilkan “Cairo Final Communique”. Cairo Final Communique terdiri dari 165 paragraf dan memuat isu politik, komunitas dan minoritas muslim di negara non-OKI, HAM, terorisme, pelucutan senjata, Islamophobia, voting di forum internasional, kemanusiaan, kerja sama ekonomi, sosial-budaya, iptek, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim, informasi, keuangan dan administrasi, dan keorganisasian OKI. Selain itu, dimuat juga resolusi mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif sebagai hasil dari sesi khusus mengenai pemukiman di wilayah Palestina; memuat kecaman atas tindakan Israel terhadap Palestina dan imbauan kepada masyarakat internasional, termasuk kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, untuk mengimplementasikan resolusi terkait isu Palestina; serta Deklarasi mengenai situasi di Mali yang antara lain memuat rencana pembentukan Special Fund yang sifatnya sukarela guna mendukung pembangunan ekonomi di Mali.

Tanggal 9-11 Desember 2013, diselenggarakan KTM ke-40 OKI di Conakry, Repulik Guinea, dengan tema “Dialogue of Civilization, Factor for Peace and Sustainable Development”. KTM tersebut membahas sejumlah isu politik, ekonomi, dan keorganisasian. Dalam sesi debat umum KTM OKI ke-40, Indonesia menyampaikan antara lain dorongan agar OKI terus memperkuat dialog antar-agama dan keyakinan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendepankan perdamaian dan toleransi. Indonesia juga menyampaikan pentingnya OKI bekerja keras mendorong pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan anggotanya dan pentingnya partisipasi negara-negara anggota dalam pembahasan agenda pembangunan pasca-2015. Disampaikan pula penegasan dukungan Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina, solusi politik damai dan inklusif atas situasi di Suriah, termasuk dukungan terhadap Konferensi Jenewa II.

KTM OKI ke-40 ini mengesahkan Conakry Decalaration yang berisi pernyataan sikap OKI atas berbagai isu dan resolusi-resolusi yang disahkan dalam pertemuan, termasuk Resolusi mengenai “The Situation in the Southern Philipines”. Pengesahan Ranres ini mengalihkan Keketuaan pada OIC-PCSP dari Indonesia kepada Mesir. (Terakhir dimutakhirkan: 9 Januari 2014)

6. Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan RI adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi ini menyudahi kesulitan yang dialami Indonesia akibat kepemilikan laut yang hanya 3 mil dari garis pantai. Sehingga memisahkan antarpulau di Indonesia dengan kawasan laut internasional.

Ir. Djuanda berupaya membawa Indonesia untuk menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang saat itu tidak dipergunakan oleh negara manapun. Konvensi hukum laut yang saat itu ada dianggap sangat merugikan Indonesia tidak dirasakan oleh negara-negara lainnya. Deklarasi Djuanda berusaha mengakhiri kondisi ini, namun tentunya mengalami pertentangan dari dunia internasional.

Latar Belakang Deklarasi Djuanda

Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie (TMZKO) atau Ordinansi Teritori Laut Hindia Belanda pada tahun 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara memiliki batas laut sejauh tiga mil dari garis pantai. Sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai, dan bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya.

Tokoh Pengusul

Ir. Djuanda Kartawidjaja yang saat itu menjabat sebagai perdana Menteri mengusulkan bahwa laut-laut lepas di antara pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan RI. Pada saat itu tahun 1957 Indonesia berada di tengah-tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keberadaan laut internasional di tengah-tengah kepulauan Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Mengingat siapapun dapat melalui laut tersebut tanpa harus menjelaskan kepentingan dan tujuannya kepada Indonesia.

Melihat hal ini, Kabinet Djuanda yang naik menggantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian mengusulkan dibuatnya sebuah deklarasi yang menyatakan kedaulatan Republik Indonesia atas laut-laut di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pertentangan dari dunia karena deklarasi ini melangkahi konvensi hukum laut yang telah disepakati sebelumnya.

Tujuan

Tujuan dari Deklarasi Djuanda tidak lain adalah menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitar pulau-pulaunya. Djuanda menyatakan bahwa Indonesia merupakan Archipelago State yang dengan prinsip-prinsipnya memiliki hak atas laut-laut yang ada di sekitarnya. Serta mencegah terjadinya konflik akibat adanya laut internasional di antara wilayah-wilayahnya. Konsepsi ini tentunya mendapat tentangan dari dunia internasional. Pada dasarnya negara-negara lain belum ada yang menggunakan konsep Archipelago State dikarenakan wilayah negaranya yang tidak terpisah dengan laut yang amat panjang.

Djuanda tentunya berkaca pada betapa mudahnya Indonesia pasca deklarasi kemerdekaan tahun 1945 diblokade oleh Belanda melalui laut. Bisa saja terjadi kondisi-kondisi yang serupa, tentunya sangat merugikan bagi Indonesia. Tujuan dari deklarasi Djuanda dapat dibagi menjadi tiga bagian :

  • Mewujudkan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
  • Menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan
  • Mengatur lalu lintas pelayaran yang damai, serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia.

Isi Deklarasi Djuanda

Isi Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 berisi antara lain :

  • Bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri.
  • Bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
  • Ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianut sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia

Isi dari deklarasi ini menyatakan dengan jelas bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak atas laut di sekitar kepulauannya. Tidak adanya jaminan tersebut membuat kedaulatan Republik Indonesia sepanjang waktu terancam oleh keberadaan pihak-pihak asing yang dengan bebas melayari laut internasional di antara pulau-pulau.

Peran Indonesia dalam Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda tahun 1957 memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasaan untuk melayari laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Selat Karimata. Namun deklarasi ini juga menunjukkan itikad Indonesia untuk mewujudkan pelayaran yang damai sekaligus legal di lautan Indonesia, mencegah konflik yang dapat terjadi antara berbagai pihak di tengah wilayah Indonesia.

Deklarasi ini baru dapat diterima oleh dunia internasional setelah PBB pada tahun 1982 menetapkan konvensi hukum laut ketiga. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)  dikeluarkan pada tahun tersebut serta diratifikasi oleh mayoritas negara-negara dunia. Keputusan ini diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Adanya deklarasi Djuanda merupakan peranan besar Indonesia dalam mewujudkan sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia. Memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Dampak

Dampak dari Deklarasi Djuanda 1957 dan selanjutnya melalui UNCLOS 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km2 kemudian menjadi 5.193.250 km2. Saat itu belum termasuk dengan Irian Barat yang melalui jalan buntu kesepakatannya dengan Belanda. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Tanggal 13 Desember kemudian disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Hari Nusantara pada tahun 1999, kemudian diperkuat oleh Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara.

7. Jakarta Informal Meeting (JIM)

Dalam pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia tidak hanya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi Internasional.

Namun Indonesia juga berpartispasi secara aktif dalam membantu penyelesaian sebuah konflik antar negara. Dalam perannya Indonesia semaksimal mungkin bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.

Hal itu merupakan cerminan dari prisip politik yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, tindakan yang dilakukan Indonesia itu juga bertujuan untuk menjalin silahturami, apabila sewaktu waktu Indonesia memerlukan bantuan balik. Partisipasi Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik dapat terlihat dari keikutsertaannya pada Jakarta Informal Meeting (JIM).

Jakarta Informal Meeting merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui jalur diplomasi. Berikut pemaparan mengenai Jakarta Informal Meeting.

Latar Belakang Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting (JIM) dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1979.

Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya.

Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting.

JIM dilaksanakan pada 25 hingga 28 Juli 1988. Jakarta Informal Meeting diselengarakan dua kali.

JIM yang pertama bertujuan sebagi media yang mempertemukan faksi faksi yang bertikai di Kamboja.

Selain itu, juga ditujukan dalam upaya mencari solusi atas konflik Kamboja dan Vietnam. Dalam pelaksanaannya Indonesia berupaya untuk menjadi pihak sentral.

Hal itu dilakukan untuk melancarkan upaya mediasi dalam penyelesaian konflik internal Kamboja dan Kamboja – Vietnam. Untuk menindaklanjuti Jakarta Informal Meeting I, pemerintah Indonesia beserta negara Asia Tenggara lainnya, mengadakan Jakarta Informal Meeting II.

Pada pertemuan itu lebih disampaikan secara teknis mengenai upaya penindaklanjutan dari hasil pertemuan JIM I.

Selain itu pada pelaksanaannya JIM II disampaikan mengenai beberapa kemajuan dari hasil JIM I.

Keputusan yang berasal dari pertemuan JIM I dan JIM II dilaporkan pada Menteri Luar Negeri. Yang kemudian akan disampaikan di KTT ASEAN di Brunei Darussalam.

Pelopor Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ialah insiatif yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Pertemuan itu diselenggarakan di Istana Bogor secara dua kali. Dalam pertemuan itu Thailand mengajukan didirinya untuk bertindak sebagai mediator.

Dalam pelaksanaan JIM dhadiri oleh masing masing perwakilan, baik dari Vietnam maupun Kamboja. Pemimpin Kamboja Hun Sen, termasuk Heng Samrin. Datang untuk menjadi perwakilan dari Kamboja.

Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro China yang digantikan Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro Vietnam dan Uni Soviet.

Tujuan Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Jakarta Informal Meeting (JIM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja.

Konflik bersenjata itu terjadi tepat diperbatasan wilayah Kamboja. Dalam konflik itu ,melibatkan negara Vietnam.

Dengan pembentukkan JIM ini Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi.

Dalam pelaksanaannya membutuhkan dua kali pertemuan, untuk dapat menempuh jalan tengah antara Kamboja dengan Vietnam.

Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini, dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata ini.

Selain itu, penyelenggaran Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia Tenggara.

Dampak Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak postif dalam penyelesaian konflik internal antara Kamboja dengan Vietnam.

Indonesia membantu penyelesaian permasalahan tersebut dengan jalur diplomasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya konflik secara fisik antara kedua negara tersebut.

Selain itu, dengan penyelenggaraan Jakarta Informal  Meeting mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia dimata dunia.

Hal itu disebabkan karena ini adalah diplomasi pertama yang dapat secara sukses diselenggarakan oleh Indonesia. Dan upaya ini juga dilakukan demi menjaga perdamaian dunia.

Sesuai dengan prinsip Indonesia yang teracantum dalam pembukaan UUD 1945.

Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting

Dalam pelaksanaannya Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan JIM ini. Indonesia menjadi pelopor berdirinya JIM.

Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi.

Selain itu, Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia yang sangat dijunjung tinggi oleh negara negara di Asia tenggara khususnya.

Informasi yang diperoleh akan dijadikan sumber untuk menulis makalah kelompok pada pertemuan berikutnya.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 TUGAS Informasi tentang topik Konferensi Asia Afrika (KAA) Halaman 220 Bab 6 (Indonesia Dalam Panggung Dunia)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018 TUGAS Informasi tentang topik Konferensi Asia Afrika (KAA) Halaman 220 Bab 6 (Indonesia Dalam Panggung Dunia). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

About Muhammad

Check Also

[Kunci Jawaban] Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon.“Tambahkan 13 cangkir air untuk setiap 2 cangkir sirup rasa melon.” Di antara proporsi berikut yang dapat digunakan untuk menentukan w, banyak cangkir air yang harus Emilia tambahkan untuk 5 cangkir sirup rasa melon adalah

[Kunci Jawaban] Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon. “Tambahkan 13 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!