Cermati Kembali Uraian Mengenai Upaya Diplomasi yang Dilakukan untuk Mempertahankan Kemerdekaan

Linggarjati atau Linggajati sendiri adalah nama sebuah desa yang secara geografis berada antara Cirebon dan Kuningan dan terletak di kaki gunung Ciremai. Pemilihan Linggarjati sebagai tempat perundingan dikarenakan tempat ini  netral bagi kedua belah pihak.

Untuk diketahui, pada saat itu Belanda dan sekutu menguasai Jakarta, sedangkan Indonesia sendiri menguasai Yogyakarta. Tempat jalannya perundingan masih ada hingga saat ini dan dijadikan museum yang dinamai “Museum Linggarjati”.

Kapan Perundingan Linggarjati dilaksanakan?

• Perundingan atau perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 11-13 November 1946, namun delegasi telah sampai di Linggarjati pada tanggal 10 November (sehari sebelumnya). Kemudian, hasil perundingan diparaf 15 November 1946 di Jakarta dan diratifikasi pada 25 Maret 1947 di Istana negara.

A. Latar Belakang Perjanjian Linggarjati

Selepas Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara Merdeka pada 17 Agustus 1945 dan terlepas dari jajahan Jepang. Belanda yang sebelumnya telah menjajajah Indonesia selama 350 tahun ingin kembali menjajah Indonesia.

Awalnya, 29 September 1945 pasukan sekutu dan AFNEI datang ke Indonesia (salah satunya) untuk melucuti tentara Jepang setelah kekalahan negara tersebut di perang dunia ke II. Namun kedatangan mereka ternyata diboncengi oleh NICA (Netherlands-Indies Civil Administration).

Hal tersebut menimbulkan kecurigaan pemerintah dan rakyat Indonesia, mereka menilai Belanda ingin kembali mencoba berkuasa di Indonesia. hingga akhirnya pertempuran- pertempuran pun terjadi, seperti di pertempuran 10 November di Surabaya, Pertempuran di Ambarawa, Medan area, Pertempuran Merah putih di Manado dll.

Karena sering terjadinya pertempuran-pertempuran yang merugikan kedua belah pihak dan beberapa alasan lainnya. Maka pihak kerajaan Belanda dan Indonesia pun sepakat untuk melakukan kontak diplomasi pertama dalam sejarah kedua negara.

Latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati adalah karena banyaknya konflik dan insiden pertempuran antara pejuang Indonesia dan pasukan

Sekutu-Belanda. Sehingga kedua belah pihak menginginkan berakhirnya konflik dan selesainya persengketaan wilayah kekuasaan serta kedaulatan Republik Indonesia.

B. Jalannya Perundingan Linggarjati

Sebelum perundingan Linggarjati, terdapat perundingan- perundingan sebelumnya yang mengalami kegagalan seperti dalam pertemuan di Hooge Veluwe dan perundingan 7 Oktober.

Untuk melanjutkan serangkaian perundingan tersebut. maka dipilihlah salah satu rumah milik warga Belanda di Linggarjati sebagai tempat dilangsungkannya pertemuan. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa juru runding dari Indonesia, Belanda dan Inggris pada tanggal 10 November 1946.

C. Tokoh- Tokoh Perjanjian Linggarjati

Delegasi dari kedua belah pihak yang mewakili Indonesia, Belanda dan Inggris sebagai penengah diantaranya.

• Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn.
• Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua) Muhammad Roem, Dr.A.K Gani dan Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H
• Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn (Ketua), Van Pool dan De Boer.

Terdapat juga beberapa saksi atau tamu yang hadir dalam pertemuan tersebut seperti, Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, Ali Budiharjo, Presiden Sukarno dan Hatta. Perjanjian Linggarjati kemudian ditandatangani dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarata pada tanggal  25 Maret 1947.

D. Isi Perjanjian Linggarjati

Perundingan linggarjati menghasilkan keputusan yang kemudian disebut perjanjian linggarjati yang memiliki 17 Pasal, dari 17 pasal tersebut terdapat 3 pasal pokok, diantaranya adalah:

• Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto dengan wilayah kekuasan meliputi Sumatera, Jawa, Madura dan Belanda akan meninggalkan Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 1949
• Menyepakati pembentukan negara serikat dengan nama Negara Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari RI, Kalimantan dan Timur besar sebelum 1 Januari 1949.
• RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketua

E. Dampak Perjanjian Linggarjati

Perjanjian linggarjati memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. berikut diantara dampak atau efek dari perjanjian tersebut.

Dampak Positif Perjanjian Linggarjati

• Citra Indonesia di mata dunia Internasional semakin kuat, dengan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara sah.
• Belanda mengakui negara Republik Indonesia yang memiliki kuasa atas Jawa, Madura dan juga Sumatera. Dengan demikian secara de facto Indonesia berkuasa atas wilayah tersebut.
• Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia (walaupun setelahnya Belanda melanggar perjanjian). pada saat itu dikhawatirkan apabila konfrontasi rakyat Indonesia dan kekuatan Belanda terus berlanjut. Maka akan semakin banyak korban jiwa dari kalangan rakyat. Hal ini tentu saja dikarenakan kekuatan militer Belanda yang canggih dan kekuatan rakyat Indonesia yang apa adanya.

Dampak Negatif Perjanjian Linggarjati

• Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kecil, yakni pulau Jawa, Sumatera dan Madura saja. Selain itu Indonesia harus mengikuti juga persemakmuran Indo-Belanda.
• Memberikan waktu Belanda membangun kekuatan atau “menghela nafas” untuk kemudian selanjutnya melakukan agresi militernya.
• Perjanjian ini juga ditentang dari dalam negara Indonesia. Masyarakat dan kalangan tertentu yang dimulai dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia  dan Partai Rakyat Jelata.
• Dalam perundingan tersebut diketahui bahwa pemimpin yang ditunjuk yaitu Sutan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda. Sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis yang berada dalam Kabinet tersebut dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan kepada pemimpin perundingan tersebut. Penarikan dukungan tersebut terjadi kepada Syahrir pada tanggal 26 Juni 1947.

F. Pelanggaran Perjanjian Linggarjati

Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini tidak berjalan baik. Pada tanggal 20 Juli 1947 diketahui  Gubernur Jendral H. J.  Van Mook memutuskan perjanjian secara sepihak. H. J Van Mook mendeklarasikan bahwa Belanda tidak terkait dengan perjajian tersebut.

Hal ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 1947,  sebelum satu tahun perjanjian linggarjat genap dibuat. Terjadilah adanya Agresi Militer Belanda 1. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran yang terjadi antara pihak Indonesia dan Belanda.

Perundingan renville yang kemudian menghasilkan perjanjian renville dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 dengan ditengahi oleh Belgia, Australia dan Amerika Serikat yang disebut juga dengan nama Komisi Tiga Negara atau KTN.

KTN sendiri adalah sebuah badan arbitase yang berdiri atas persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Belanda dan Indonesia.

A. Latar Belakang Perjanjian Renville

Perundingan renville dilatarbelakangi oleh situasi yang memanas selepas Belanda melanggar kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati hingga kemudian melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia.

Agresi militer Belanda ke Indonesia mendapat tentangan dari dunia luar, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang notabene adalah sekutu Belanda. Kemudian Australia dan India mengusulkan keadaan yang terjadi di Indonesia dibahas dalam rapat dewan keamanan PBB.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 dewan keamanan PBB mendesak pihak Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata yang beberapa hari kemudian, tepatnya 4 Agustus 1947, kedua belah pihak mengumumkan untuk gencatan senjata yang juga menandai berakhirnya Agresi militer Belanda ke 1.

Pada tanggal 18 September 1947. DK PBB atau dewan keamanan PBB membentuk sebuah komisi yang kemudian dikenal dengan sebutan KTN atau Komisi Tiga Negara. yang anggotanya terdiri dari Australia (Richard Kirby), Belgia (Paul van Zeeland) dan Amerika Serikat (Frank Graham).

Tugas KTN di Indonesia adalah membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Dalam usahanya untuk mendamaikan antara kedua pihak tersebut maka KTN mengusulkan agar pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan. Hingga kemudian terjadilah perundingan di kapal perang Renville yang melahirkan perjanjian Renville.

B. Tokoh dan Isi Perjanjian Renville

Tokoh tokoh atau delegasi yang hadir dalam perundingan yang dilakukan di kapal perang Renville tersebut diantaranya:

• Delegasi Republik Indonesia : Amir Syarifuddin (ketua), Haji Agus Salim (anggota), Ali Sastroamidjojo (anggota), Dr.Coa Tik Len (anggota), Dr. J.Leimena (anggota) dan Nasrun (anggota).
• Delegasi Belanda R. Abdulkadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr.H.A.L van Vredenburgh (anggota), Dr. Chr. Soumoki (anggota) dan Dr. P.J. koets (anggota).
• Frank Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota) dan Richard Kirby (anggota) ketiga orang ini adalah anggota KTN yang bertugas sebagai mediator utusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Dalam perundingan renville delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, Sedangkan Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo seorang Indonesia yang berpihak pada belanda.

C. Isi Perjanjian Renville

Terdapat beberapa poin kesepakatan yang menjadi hasil dari perundingan Renville, diantaranya :

• Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya, Yogyakarta,Jawa Tengah dan Sumatera.
• TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda.
• Disetujuinya garis demarkasi yang menjadi pemisah antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda.

Kurang lebih 3 poin tersebutlah yang menjadi inti penting dari hasil perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut wilayah kekuasaan Republik Indonesia di pulau jawa hanya meliputi wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan Blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan RI.

Hasil perundingan renville memperlihatkan kekalahan dalam perjuangan diplomasi. Selain itu TNI juga harus meninggalkan wilayah-wilayah pertahanan yang susah payah dibangun di wilayah jatim dan Jabar untuk kemudian hijrah ke Yogyakarta.

Hasil ini mendapat tentangan keras dari partai politik seperti PNI atau Partai Nasional Indonesia dan juga Masyumi. Suhu politik pun memanas hingga kemudian kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden seokarno di tanggal 23 Januari 1948. Kabinet amir pun bubar dan berganti dengan kabinet Hatta.

D. Pasca Perjanjian Renville

Beberapa peristiwa penting yang terjadi selepas perjanjian Renville diantaranya adalah peristiwa hijrahnya Pasukan Siliwangi dari Jawa Barat menujuu wilayah kekuasaan RI di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

• Hijrahnya Divisi Siliwangi

Selepas perjanjian renville, Seluruh prajurit TNI yang ada di hutan, gunung-gunung dan tempat lainnya diperintahkan untuk hijrah dari wilayah jawa barat menuju Yogyakarta dan Jawa Tengah yang notabene adalah wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang diakui dalam perjanjian.

Prajurit yang ikut hijrah diperkirakan mencapai 30.000 orang. Diantara para prajurit tersebut ada juga yang membawa serta anak istri atau keluarganya. Dalam perjalanan hijrah menuju Yogyakarta dan Jateng, para prajurit disambut antusias oleh warga yang berderet di pinggiran jalan sambil meneriakan kata  “Merdeka .. Merdeka ..” walaupun kemudian diantisipasi oleh para tentara belanda yang ikut mengawal dengan menembakan senjata ke udara.

• Peristiwa berdirinya Negara Islam Indonesia

KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang diketuai oleh Merle Cochran. Atas inisiatif UNCI, Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Informasi mengenai perundingan Renville dapat kamu amati pada tabel berikut.

Perjanjian Roem Royen adalah adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen

A. Latar Belakang Perjanjian Roem Royen

Perundingan Roem Royen awalnya dilatarbelakangi oleh terjadinya serangan dari Belanda kepada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta serta serangan Agresi Militer Belanda II.

Hal ini ditambah dengan adanya penahanan para pemimpin Indonesia yang mulai mengundang kecaman dari dunia internasional terutama dari Amerika Serikat dan Dewan PBB.

Tekanan dari luar negeri yang kemudian membuat perlunya dilakukan perundingan Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu kemudian dilakukan perundingan Roem Royen yang menjadi jalan menuju Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diadakan di Den Haag, Belanda.

Tanggal perjanjian Roem Royen diadakan mulai dari 14 April sampai 7 Mei 1948 dan bertempat di Jakarta.

B. Jalannya Perundingan Roem Royen

Perjanjian Roem Royen dimulai tanggal 14 April 1948. Dalam perjanjian Roem Royen, pihak Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem beberapa anggota seperti Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Dr. J. Herman van Royen dengan anggotanya seperti Blom, Jacob, dr. Van, dr. Gede, Dr. P. J. Koets, Van Hoogstratendan dan Dr. Gieben.

Sementara pihak penengah adalah UNCI (United Nations Comission for Indonesia) yang diketuai oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat. Kemudian perundingan Indonesia diperkuat dengan hadirnya Drs. Moh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Perundingan baru selesai pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini mulai ditandatangani dan nama perjanjian ini kemudian diputuskan untuk diambil dari nama kedua pemimpin delegasi, yaitu Mohammad Roem dari pihak Indonesia dan Herman van Royen dari pihak Belanda.

C. Hasil Perjanjian Roem Royen

Hasil perundingan Roem Royen ini antara lain adalah :

• Angkatan bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya.
• Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB).
• Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta.
• Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik.
• Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari Negara Indonesia Serikat.
• Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat.
• Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak.
• Belanda memberikan semua hak, kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia.

D. Dampak Perjanjian Roem Royen

Terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari perjanjian ini pada keadaan di Indonesia. Isi perjanjian Roem Royen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan.

Yogyakarta juga menjadi ibukota sementara dari Indonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dari Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kembali kepada Ir. Soekarno.

Yang paling mencolok adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Roem Royen pun berujung dengan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda.

Sebelum konferensi ini, sudah berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948) dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Salah satu hasil dan isi Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

A. Latar Belakang Konferensi Meja Bundar

Hal yang melatarbelakangi terjadinya KMB adalah kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan karena adanya kecaman dari dunia internasional.

Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk melakukan penyelsaian secara diplomasi. Sebelumnya telah terjadi beberapa perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia lewat perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.

Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Indonesia. Dewan Keamanan PBB juga menyerukan diadakannya perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak.

Usai dilaksanakannya perjanjian Roem Royen pada tanggal 6 Juli, rencananya akan diadakan lagi konferensi yang akan diikuti oleh para tokoh yang masih diasingkan di Bangka. Sebelumnya diadakan terlebih dahulu Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta antara tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949.

Konferensi Inter-Indonesia dihadiri semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk perwakilan Republik Indonesia untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

B. Waktu dan Tempat Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di kota Den Haag, Belanda. Waktu pelaksanaannya diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.

C. Tujuan Konferensi Meja Bundar

Ada beberapa tujuan diadakannya Konferensi Meja Bundar ini antara lain adalah :

• Mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS).
• Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Irian Barat.

D. Tokoh Konferensi Meja Bundar

Ada tiga pihak yang terlibat dalam konferensi Meja Bundar, yakni pihak Indonesia, pihak Belanda yang diwakili BFO dan pihak UNCI (United Nations Comissioner for Indonesia) selaku penengah.

a. Pihak Indonesia

Pihak Indonesia diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dan terdiri dari 12 delegasi secara keseluruhan.

• Drs. Mohammad Hatta
• Nir. Moh. Roem
• Prof Dr. Mr. Supomo
• Dr. J. Leitnena
• Mr. Ali Sastroamicijojo
• Ir. Djuanda
• Dr. Sukiman
• Mr. Suyono Hadinoto
• Dr. Sumitro Djojohadikusumo
• Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
• Kolonel T.B. Simatupang
• Mr. Muwardi

b. Pihak Belanda

Dalam KMB, pihak Belanda diwakili oleh BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili Chritchley.

c. Pihak UNCI

Pihak UNCI atau United Nations Comissioner for Indonesia bertindak sebagai penengah jalannya konferensi antara Indonesia dan Belanda. Pembentukan UNCI dilakukan sebagai penengah dan mediator perdamaian perselisihan Indonesia dan Belanda.

E. Hasil dan Isi Konferensi Meja Bundar

Ada beberapa poin kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Berikut merupakan isi dan hasil Konferensi Meja Bundar selengkapnya.

• Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonsia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka.
• Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
• Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan.
• Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk mengadakan kerjasama antara RIS dan Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
• Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
• Republik indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
• Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
• Tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI

F. Dampak Konferensi Meja Bundar

Pengesahan dan penandatanganan isi Konferensi Meja Bundar dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1949. Hasil KMB ini kemudian disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Selanjutnya KNIP melakukan sidang pada tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil dari KMB. Pada akhirnya KNIP menyetujui hasil KMB. Pada 15 Desember 1949, Soekarno sebagai calon tunggal terpilih sebagai presiden Republik Indonesia Serikat.

Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kabinet RIS terbentuk di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta yang menjadi Perdana Menteri.

Penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia akhirnya disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam upacara penyerahan kedaulatan pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta.

Di waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH. J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini maka Indonesia berubah bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

Penyerahan kedaulatan menandai pengakuan Belanda atas berdirinya Republik Indonesia Serikat dan wilayahnya mencakup semua bekas wilayah jajahan Hindia-Belanda secara formal kecuali wilayah Irian Barat. Irian barat diserahkan oleh Belanda setahun kemudian.