Breaking News

Apa yang dimaksud dengan demokrasi?

Questions and Answer Keys for PPKN Class 11 Curriculum 2013 Revised 2017 Competency Test Chapter 2 Explain that the value of Pancasila democracy is superior to other democracies Page 75 Chapter 2 (Systems and Dynamics of Pancasila Democracy) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Uji Kompetensi Bab 2 Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya Halaman 75 Bab 2 (Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Bentuk sistem pemerintahan ini, menjadikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif.

Dalam demokrasi, rakyat memiliki peran yang penting sebagai pengawas pemerintah, agar kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah tidak disalah gunakan. Walaupun rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kedudukan ini bersifat mutlak serta tidak akan pernah tergantikan walaupun struktur kepemerintahan berulang kali sudah diganti. 

2. Jelaskan macam-macam demokrasi!

Berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua macam demokrasi yaitu sebagai berikut:

  • Demokrasi Langsung, maksudnya dalam sistem ini semua warga Negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.
  • Demokrasi Tidak Langsung, maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan.

Berdasarkan hubungan antar kelengkapan Negara terbagi menjadi empat:

  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum, maksudnya setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh.
  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Parlementer, dimana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh badan perwakilan rakyat.
  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan, maksudnya kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung.
  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum dan Inisiatif Rakyat, dimana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakila di parlemen akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum.

Berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi tiga macam demokrasi, yaitu sebagai berikut:

  • Demokrasi Liberal, dimana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat.
  • Demkrasi Rakyat, dimana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan Negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu.
  • Demokrasi Pancasila, adalah sebuah sistem dimana pemerintahan yang dijalankan dalam Negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum.

3. Jelaskan soko guru Demokrasi universal!

Soko guru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi pondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan.

Mungkin sebagian dari Anda baru pertama kali mendengar “Soko Guru”. Yang dimaksud soko guru demokrasi universal adalah pilar-pilar yang merupakan pondasi untuk membangun suatu sistem yang demokratis, serta menegakkan berdirinya demokrasi. Soko Guru Demokrasi berperan sebagai indikator bagi penilaian sejauh mana demokrasi di suatu wilayah berhasil ditegakkan.

Pada masa orde baru, kita dapat melihat bagaimana kehancuran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kebebasan pers sangat dibatasi pemerintahm hingga rakyat Indonesia tidak dapat menyuarakan pendapat sama sekali. Tidak hanya itu, dalam masa Orde Baru juga Dengan begitulah, kita sebagai negara demokrasi, membutuhkan pilar-pilar yang dapat membangun serta mengukur demokrasi di negara kita.

Jika ditinjau dari pendapat Moh. Hatta, ada lima pilar demokrasi yang harus dijalankan oleh suatu pemerintahan apabila pemerintahan tersebut ingin tetap mendapat apresiasi dan simpati dari rakyat. Kelima lembaga tersebut harus bisa menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing sesuai ketentuan dalam pemerintahan. Kelima pilar tersebut yakni :

  • Lembaga yudikatif
  • Lembaga legislatif
  • Partai politik
  • Media massa, dan
  • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sementara itu, menurut Alamudi (1991 soko guru demokrasi adalah sebagai berikut:

  • Kedaulatan rakyat

Bagian ini adalah bagian utama sebagai tolok ukur seberapa demokratis suatu negara. Rakyat harus memiliki dan memegang teguh hak-hak yang sudah menjadi miliknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berpendapat, dan lain-lain. Apabila pilar ini belum terwujud, maka demokraso sesungguhnya belum terlahir dalam negara tersebut.

  • Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

Apabila pemerintahan tidak berdasarkan keinginan rakyat, berarti negara tersebut menjalankan sistem monarki absolut yang berbanding terbalik dengan paham demokrasi. Pemerintah harus terus mengontrol dan dikontrol oleh rakyat, apakah sistem pemerintahan sudah selaras dengan tujuan bangsa dan negara.

  • Kekuasaan mayoritas

Dalam suatu masyarakat, tidak terelakkan lagi terdapat kaum mayoritas dan minoritas. Negara demokrasi menjalankan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan utama mendapatkan hasil persetujuan. Namun terkadang cara ini kurang berhasil, dan membutuhkan pemungutan suara terbanyak yang dapat disebut juga sebagai mayoritas. Mayoritas inilah menjadi wakil suara terbanyak dari rakyat, sehingga lebih berkuasa dibandingkan kaum minoritas.

  • Hak-hak minoritas

Jauh daripada itu, selain menjunjung kekuasaan mayoritas, pemerintahan juga harus menjaga hak-hak kaum minoritas. Kekuasaan mayoritas hanya dilandaskan pada kuasa mempengaruhi kebijakan pemerintah, bukan menguasai hak kaum minoritas. Jadi, sebagai pemerintah, kaum minoritas pun harus dijaga haknya untuk mencapai negara yang demokrasi,

  • Jaminan hak asasi manusia

Hak asasi manusia meliputi yang utama, hak untuk hidup. Bahkan dalam deklarasi Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hukuman mati bagi rakyat SUDAH dihapuskan yang artinya tidak boleh lagi dilakukan. Selain itu, hak asasi juga meliputi hak untuk kehidupan dan pekerjaan layak yang harus terus diawasi dan ditinjau oleh pemerintah.

  • Pemilihan yang bebas dan jujur

Syarat utama sebuah demokrasi adalah suara rakyat. Apabila dalam sistem pemilihan umum tidak ada kebebasan dan kejujuran (tindakan penyelewengan dari suatu pihak), maka akan terjadi kehancuran demokrasi.

  • Persamaan di depan hukum

Baik manusia bertubuh tinggi, pendek, kaya, miskin, tua, muda, semua rakyat adalah sama dalam masalah hukum. Biasanya paham ini disalahgunakan oleh kaum nepotis, yang meringankan hukum pada golongannya dan memberatkan pada golongan lain. Pemerintah harus menjamin kesamaan posisi di hadapan hukum agar masyarakat mendapatkan keadilan.

  • Proses hukum yang wajar

Seperti yang disebutkan pada poin nomor 5, setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hukum pada dasarnya diciptakan untuk ketertiban dan bukan untuk melakukan dendam pada pihak tertentu. Maka, dalam proses hukum harus disesuaikan dan tidak dilebih-lebihkan (wajar) sebagai kepentingan membuat masyarakat jera.

  • Pembatasan pemerintah secara konstitusional

Pemerintah dibatasi oleh konstitusi yang kita sebut sebagai Undang-Undang. Segala komando, sistem pemerintahan, dan lain-lain telah terkandung dalam UU sebagai kesepakatan bersama. Tidak ada yang boleh melanggarnya, termasuk pemerintah. Demokrasi harus membatasi pemerintahan serta kebebasan rakyat.

  • Pluralisme sosial, ekonomi dan politik

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kita harus bersama-sama menjunjung perbedaan yang ada pada tiap masyarakat. Kita tidak boleh menyamakan semua orang, atau mendiskriminasi. Dan dalam pelaksanaannya, pemerintah harus turun tangan memberikan penyuluhan. Demokrasi akan terjadi apabila terdapat kesatuan meskipun terdapat perbedaan di antara masyarakatnya.

  • Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat

Meskipun negara kita adalah negara hukum, tetap harus ada toleransi pada beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hal utama yang kita inginkan tidak lain tidak bukan adalah mufakat. Apabila suatu kasus tidak mencapai mufakat, maka kita tidak akan mendapatkan demokrasi. Selain itu, negara demokrasi juga harus memerhatikan asas gotong royong. Pemerintah harus berperan penuh dalam nilai toleransi, pragmantisme, kerjasama, dan mufakat.

4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya!

  • Terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan hak asasi manusia dan juga berbagai macam bentuk hak-hak yang ada pada minoritas tidak akan dapat dilakukan pengabaian.
  • Lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk dai kepentingan yang dimiliki oleh masyaakat, dalam hal tersebut hak yang dimiliki oleh rakat akan dilakukan pengakuan dan juga penghargaan.
  • Lebih melakukan pengutamaan terhadap berbagai macam bentuk musyawarah untuk mufakat dan kemudian akan lebih menggunakan berbagai macam bentuk suara yang dianggap lebih tinggi.
  • Terdapat sebuah kebenaran dan juga keadilan yang akan selalu dilakukan penjunjungan yang dianggap tinggi.
  • Lebih melakukan pengutamaan dari kejujuran dan sebuah niat yang baik.

5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik!

A. Bukti Normatif Bahwa Indonesia adalah Negara Demokratis

Secara normatif, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain sebagai berikut:

  • Pembukaan UUD 1945 aline ke-4 yang memuat Pancasila
  • Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945
  • Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945

B. Bukti Empirik Bahwa Indonesia adalah Negara Demokratis

Secara empirik, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain sebagai berikut:

  • Dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu), dari tingkat pusat sampai daerah
  • Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif
  • Pemerintah bertanggung jawab penuh kepada rakyat yang diwakili oleh sistem perwakilan (DPR & MPR)

6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis!

  • Menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak hak asasi.
  • Selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
  • Dalam kehidupan bernegara demokrasi akan terwujud jika system peradilan yang ada bersifat independent, terlepas dari kecondongan dan pengaruh kepada dan dari pihak manapun.
  • Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin Negara maupun wilayah dibawahnya.
  • Meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakannnya kekuasaan itu diatur undang – undang
  • Menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak
  • Melaksanakan kebebasab dalam masyarakat dan Negara tatapi kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada tuhan Yang Maha Esa
  • Menjunjung tinggi cita-cita, visi dan tujuan nnasional.
  • Pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah tak terbatas.
  • Negara diselenggarakan berdasarkan hokum,bukan pada kekuasaan semata.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Uji Kompetensi Bab 2 Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya Halaman 75 Bab 2 (Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Uji Kompetensi Bab 2 Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya Halaman 75 Bab 2 (Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

About Muhammad

Check Also

[Kunci Jawaban] Kota A dan kota B pada peta berjarak 6 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 120 km. Jika Kota B dan Kota C pada peta yang sama berjarak 4 cm, maka tentukan jarak sebenarnya Kota B dan Kota C!

[Kunci Jawaban] Kota A dan kota B pada peta berjarak 6 cm. Jarak sebenarnya kedua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!