Aktivitas 3.2 Tabel 3.2 Pengesahan UUD 1945

• Meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia.
• Menetapkan ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil PPKI Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden Negara Indonesia.
• Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 adalah :  

• Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi wilayah Sumatra, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Sunda Kecil, Kalimantan, dan Sulawesi.
• Pembentukan Komite Nasional Daerah.
• Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.

Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah :  

• Pembentukan Komite Nasional.
• Pembentukan PNI.
• Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

• Bagian Pembukaan UUD 1945 Terdiri dari 4 Alinea.
• Bagian Batang UUD 1945, terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan.

Sistematika UUD tahun 1945 setelah perubahan :

• Bagian Pembukaan UUD 1945 tetap Terdiri dari 4 Alinea.
• Bagian Batang UUD 1945, menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan.

• Kata muqadimah diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar.
• Yang kedua adalah pada sila pertama yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh Drs Hatta atas usul dari A.A Maramis setelah dibicarakan oleh anggota PPKI yaitu Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki bagus Hadikusumo.
• Perubahan pasal 6 UUD yg berbunyi” presiden ialah orang indonesia asli yg beragama islam “Menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli”